Menjadi seorang pejabat, tentu bukanlah perkara mudah. Karena ada risiko dan tanggung jawab yang harus dihadapi. Demikian juga dengan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika salah langkah, maka akibatnya akan fatal.
IWAN KURNIAWAN, Tanjung Selor
TAK ingin menyia-nyiakan waktu, pasca dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Irianto Lambrie sebagai Komisaris Utama PT Benuanta Kaltara Jaya, Dr. Arif Jauhar Tantowi langsung bergerak cepat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pada hari pertama masuk kerja usai dikukuhkan di Tanjung Selor, Senin (2/3), Arif langsung melakukan pertemuan awal dengan Direksi PT Benuanta Kaltara Jaya untuk membicarakan soal rencana bisnis yang akan dijalankan. Itu juga akan coba dievaluasi kelayakannya.
"Setelah itu baru kami akan memulai, mana yang menjadi bisnis penunjang dan mana yang jadi bisnis utama. Termasuk kapan mulai start-nya," ujar Arif kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (2/3).
Tentu, karena ini merupakan BUMD, maka target nomor satu harus untung. Menurutnya, jika tidak untung, lebih baik tidak jalan sekalian. Sebagai Komisaris Utama PT Benuanta Kaltara Jaya, ia memiliki tugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direktur Utama PT Benuanta Kaltara Jaya.
"Di sini saya akan berusaha melakukan pengawasan secara pro aktif. Setiap hari saya harus tahu seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan itu," kata pria kelahiran Jember, 5 Juni 1969 itu.
Paling tidak, jika ada risiko yang kemungkinan akan dihadapi, itu bisa segera diatasi. Namun, tetap hal utama yang akan dilakukan adalah penataan. Dalam hal ini, penataan dan persiapan ternyata telah dilakukan sebelum mereka dikukuhkan.
Menurutnya, untuk potensi bisnis BUMD di provinsi termuda Indonesia ini sangat besar. Hanya saja, untuk jangka pendek, pihaknya masih perlu menyesuaikan dengan permodalan yang dimiliki serta pengalaman dari direksi.
Dari situ baru kemudian pihaknya menetapkan untuk menjadikan core (inti) bisnis utama untuk jangka pendeknya, yakni di bidang konstruksi dan properti. Tapi, selain itu juga tetap akan ada bisnis yang akan menopang setiap bulannya.
"Setidaknya, di bulan-bulan awal, itu sudah bisa mandiri. Mungkin mulai dari perdagangan umum, untuk pengadaan setiap bulannya," sebut Arif.
Adapun dari modal awal yang disiapkan sebesar Rp 5 miliar, baru setengahnya yang ditempatkan, yakni Rp 2,5 miliar. Oleh karena itu, Direksi dan Komisaris BUMD harus pandai-pandai mengatur semua itu agar bisa tetap berjalan dengan baik, lancar dan menguntungkan.
