TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara menerima alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 63 miliar. Angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 57,7 miliar, atau naik lima persen.
Dari jumlah tersebut, akan dibagi ke masing-masing Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Sekretariat Bawaslu Kaltara. Yang mendapat jatah paling banyak, adalah Bawaslu Nunukan dengan anggaran Rp 15,5 miliar. Yang paling kecil untuk Bawaslu Kabupaten Tana Tidung (KTT) 5,7 miliar. (lihat infografis)
Dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kaltara Rusdi, Kabupaten Nunukan menerima pagu anggaran paling besar dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, jumlah penduduk yang banyak, letak geografis yang cukup luas, jumlah kecamatan, tempat pemungutan suara (TPS), hingga jumlah pemilih. Berdasarkan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Nunukan, memiliki 19 kecamatan, 240 desa/kelurahan, 756 TPS dan 132.739 pemilih terdiri dari 70.618 laki-laki dan 14.968 perempuan.
"Besaran anggaran dialokasikan dari APBN sesuai rasional masing-masing kabupaten dan kota. Pola anggaran hanya membedakan jumlah kecamatan dan TPS," terangnya, Senin (4/2).
Lebih lanjut, dalam proses pencairan mengikuti mekanisme sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan daerah pendapatan dan belanja negara. Tahap pencairan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara.
"KPPN sangat membantu, bahkan proses pencairan diprioritaskan. Khususnya Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu," ungkapnya.
Dalam proses pencairan, tidak langsung diberikan seluruhnya kepada masing-masing kabupaten dan kota. Tetapi diberikan dana awal sebesar Rp 700 juta. Dana awal ini terbagi ke masing-masing kabupaten dan kota, termasuk Bawaslu Kaltara. Dengan rincian, Nunukan Rp 150 juta, Malinau Rp 125 juta, Bulungan Rp 100 juta, Tarakan dan Tana Tidung masing-masing Rp 75 juta. Bawaslu Kaltara sendiri mendapat Rp 175 juta.
Alokasi anggaran bagi masing-masing kabupaten dan kota untuk setahun. Apabila tak terserap maksimal, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi bahan evaluasi di tahun berikutnya.
“Kebutuhan anggaran diperlukan untuk pengawasan tahapan Pemilu 2019. Mengingat masa pemungutan suara menyisakan waktu kurang lebih dua bulan ke depan,” pungkasnya. (uno/udi)
Anggaran Bawaslu di Kaltara
KALTARA : Rp 13.184.321.000
NUNUKAN : Rp 15.527.592.000
MALINAU : Rp 10.965.900.000
BULUNGAN : Rp 8.870.998.000
