TANJUNG SELOR - Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (23/10).
Masyarakat meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur. Khusus infrastruktur jalan menuju desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah Ingkong Ala menyampaikan beberapa aspirasi dan memperjuangkan keinginan masyarakat. Seperti, kondisi jalan, jembatan, dan infrastruktur lain belum memadai di beberapa daerah di Kalimantan Utara.
“Saya ingin sampaikan ada 2 desa yang belum mendapatkan akses sama sekali. Yakni Desa Long Pelban dan Desa Long Lejuh di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan,” jelasnya, Senin (23/10).
Ada juga akses jalan menuju Long Pari, yang belum dapat terealisasi. Permintaan masyarakat diharapkan dapat dilanjutkan, untuk dapat dibangunkan jalan hingga Long Lejuh. Adapun akses yang perlu dibuka tersebut hanya 15 kilometer (Km) dan sebagian area ini masuk dalam kawasan hutan.
Selain itu, dari Long Pari ke Long Benggala, masyarakat akan menumpang jalan perusahaan untuk tembus ke Malinau. Begitu juga untuk tembus ke Nahaya-Long Bang.
“Agar jalan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas pertanian dan sebagainya,” harapnya.
Kabupaten Bulungan sudah membangun dari Long Bang-Long Pasa. Namun ada beberapa titik yang belum dapat diakomodir dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Adapun kemampuan APBD di Kabupaten sangat terbatas.
“Yang perlu diperhatikan, kami tidak hanya memperjuangkan Kabupaten Bulungan. Tetapi kabupaten lain di sekitarnya. Infrastruktur jalan di Kaltara harus menjadi fokus dalam pembangunan,” pintanya.
Di lain pihak, menurut Perwakilan Masyarakat Desa Long Pelban Eri Julius, Desa Long Pelban merupakan desa tertua di Kabupaten Bulungan dan memiliki warisan budaya. Desa Long Pelban terisolasi dikarenakan tidak ada akses.
Adapun akses jalan hanya 27 Km dari Kecamatan Peso dan 175 Km dari Tanjung Selor. “Kami sangat berharap suara kami didengarkan dan kebutuhan kami diakomodir. Masalahnya akses jalan yang tidak tersedia, yang menghubungkan desa kami dengan wilayah lain,” bebernya.
Infrastruktur yang baik akan menjadi penunjang bagi desa, untuk disambungkan akses ke salah satu desa atau jalan terdekat. Dengan 3 opsi yaitu, Desa Long Buang kurang lebih 28 Km, Long Bian 27 Km dan Perusahaan 29 Km. Adapun pembangunan akses ini, ia meyakini dapat memberikan output kepada desa.
“Peningkatan perekonomian, akses layanan kesehatan dan pendidikan dan pengurangan biaya transportasi. Menjadi keuntungan dengan adanya akses ini,” harapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, ada sejumlah usulan dari kelompok masyarakat. Di antaranya pembangunan jalan sebelah kanan Sungai Kayan mulai dari Tanjung Palas-Long Lejuh. Pembangunan jalan dari seberang Long Bia-Long Yin, jalan dari Long Buang-Long Pelban, pembangunan jembatan Sungai Nyelung, serta penimbunan sebelah hilir jembatan Mara Satu.
“Ada juga opsi yang diberikan masyarakat. Terdapat 3 ruas jalan. Mana yang akan dikerjakan oleh Pemprov Kaltara ataupun Pemkab Bulungan. Intinya ada akses yang dapat digunakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
