Tahun ini dikabarkan tim asesor dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) akan meninjau tiga calon lokasi rumah sakit jiwa (RSJ) di Provinsi Kalimantan Utara. Tiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Bulungan.
Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa dan Napza Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara Siti Jumariah mengungkapkan Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM) Provinsi Kaltara tahun ini fokus merealisasikan rencana pembangunan RSJ di Kaltara.
“Alhamdulillah usulan kita ke Kemenko PMK direspons. Tahun ini jika tidak ada kendala tim asesor mereka turun ke Kaltara untuk mengecek kesiapan tiga calon lokasi rumah sakit jiwa di Bulungan,” kata Siti yang juga anggota Tim PKJM Provinsi Kaltara.
Baca Juga: Makanannya Enak...!! Pj Gubernur Lepas Ekspor Perdana Dua Produk UMKM
Namun, Siti belum dapat memastikan skedul asesor tiba di Bulungan untuk melihat langsung tiga lahan yang diusulkan. “Mungkin di pertengahan Februari ini atau bagaimana, saya belum dapat pastikan,” kata Siti. Kunjungan asesor ke Bulungan untuk memastikan lahan yang diusulkan tidak ada masalah.
“Cuma saya belum bisa menyebutkan lokasinya, kita menunggu ketuk palu setelah tim survei Kemenko PMK datang. Insyaallah lahannya sudah milik pemprov Kaltara. Di dalamnya itu juga kami sudah koordinasikan apakah lahannya ini bisa digunakan, apakah masih ada sangkutan, itu sudah dikoordinasikan ke dalam,” jelas Siti.
Kenapa harus di Bulungan? Menurut Siti, mudah diakses oleh kabupaten kota yang ada di Kaltara. Hal itu yang menjadi pertimbangan RSJ dibangun di Bumi Tenguyun.
“Sesuai hasil rapat tim PJKM (RSJ) ditetapkan di Bulungan, supaya aksesnya lebih mudah, itu salah satu pertimbangannya kenapa di Bulungan,’ ujar Siti.
Siti menambahkan, tujuan pembangunan RSJ untuk menekan biaya jika pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dirujuk ke luar Kaltara seperti Samarinda.
“Memang biaya berobat ditanggung, tapi bagaimana dengan pengantar atau keluarganya, pasti butuh biaya makan tiap hari dan lainnya, dan itu itu juga butuh uang,” imbuh Siti. Karena itu, keberadaan RSJ di Kaltara sangat diperlukan. RJS tidak hanya melayani penyakit jiwa tapi juga pasien napza (narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya.
“Di situ juga nanti ada pelayanan umum, karena itu ada dokter umum dan spesialisnya nanti di RSJ,”kata Siti. Siti berharap usulan yang disampaikan dapat direalisasi dalam waktu cepat. Namun ia mengakui saat ini tidak semudah sebelumnya karena aturannya telah berubah.
“Kalau dulu masih di Kementerian Kesehatan, satu provinsi wajib punya RSJ. Sekarang aturannya berubah. Jadi kita tidak bisa mendesak. Untungnya ada Kemenko PMK yang merespon kita,” kata Siti. Usulan pembangunan RSJ ini tidak hanya Kaltara tapi juga provinsi lain, utamanya provinsi yang baru dimekarkan seperti provinsi pecahan Papua. “Semua daerah yang belum memiliki RSJ mengejar itu,” ujar Siti. (ana/har)
