Penyerapan anggaran APBD 2024 pada triwulan II terus dioptimalkan. Pemkab Bulungan mendorong perangkat daerah melaksanakan percepatan dalam pengadaan barang dan jasa.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan bahwa saat ini telah memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh perangkat daerah dapat segera melaksanakan percepatan dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah karena hal ini merupakan salah satu faktor penting yang memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca Juga: Pemkab Nunukan Buka 1.300 Formasi untuk Calon ASN
"Tentunya, ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagian pengadaan barang dan jasa sajalah, melainkan juga tanggung jawab dari segenap elemen utama di perangkat daerah seperti pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen, pejabat penata usaha keuangan, bendahara, bendahara pembantu, serta unsur terkait lainnya," kata Syarwani kepada Radar Kaltara.
Oleh karena itu, ia mengajak semua elemen tersebut untuk bergerak bersama-sama agar dunia usaha dapat bergerak, kemudian lapangan pekerjaan juga bergerak, yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah pendapatan di masyarakat.
"Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengadaan sehingga dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.
Pertama, penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara cermat dan teliti agar kebutuhan yang diperlukan terakomodir dalam rencana tersebut. Kedua, pengadaan barang dan jasa harus transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
"Pada tahap penyusunan rencana pengadaan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan yang diperlukan agar pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan prioritas dan proporsional," bebernya.
Hal ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun serta dapat menjadi kebutuhan yang benar diperlukan oleh masyarakat.
"Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik, sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara terbuka dan jujur tanpa adanya kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain," ujarnya. Untuk memastikan hal ini terjadi, perlu ditetapkan sistem pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang ketat oleh seluruh perangkat daerah terkait. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan barang dan jasa, selain mendukung transparansi dan akuntabilitas juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengadaan.
"Masyarakat dan dunia usaha dapat ikut memberikan masukan dan saran dalam tahap penyusunan rencana pengadaan sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan tepat dan proporsional," ungkapnya.
Selain itu, masyarakat dan dunia usaha juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari praktik yang merugikan kepentingan publik.
"Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, seluruh perangkat daerah terkait harus bekerja sama dan menyusun sistem yang efektif dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan kualitas, harga, waktu pengadaan, serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan dunia usaha," pungkasnya. (jai/har)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Radar Tarakan
