PROKAL.CO, TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp7,3 triliun. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang I, yang digelar di Gedung DPRD Kukar, Jumat (7/11).
Dalam penyampaian nota keuangan, Wabup Rendi menyebut proyeksi APBD Kukar tahun 2026 senilai Rp7,35 triliun, yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berorientasi pada efisiensi.
Usai rapat, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan bahwa penyampaian nota keuangan RAPBD 2026 telah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Penyampaian nota keuangan APBD 2026 sudah sesuai prosedur dan tata tertib. Kita bersyukur prosesnya berjalan baik dan transparan,” ujar Yani.
Yani menegaskan, DPRD Kukar tetap berkomitmen menjaga konsistensi angka RAPBD agar tetap sesuai dengan KUA-PPAS sebesar Rp7,3 triliun, sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Ia juga menepis isu yang beredar terkait dugaan penurunan nilai anggaran menjadi Rp6,3 triliun.
“Nilainya tetap konsisten di angka Rp7,3 triliun, sesuai KUA-PPAS. Memang sempat muncul perbedaan persepsi, tapi DPRD dan pemerintah daerah sepakat untuk menjaga konsistensi nilai ini,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Yani, angka Rp7,3 triliun dinilai realistis dan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang stabil. Ia menegaskan, fokus pembahasan ke depan bukan hanya pada besaran nilai anggaran, melainkan pada sinkronisasi program RAPBD dengan arah kebijakan RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2029.
“Kami ingin memastikan setiap program yang tertuang dalam RAPBD 2026 benar-benar sejalan dengan RPJMD Kukar Idaman Terbaik. Kalau sudah sinkron, tentu pembahasan akan cepat dan hasilnya tepat sasaran untuk masyarakat,” tegasnya.
Yani juga menargetkan, pembahasan Raperda APBD 2026 tidak akan memakan waktu lama. Setelah melalui rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) dan pemandangan umum fraksi, DPRD menargetkan persetujuan final dilakukan pada pekan keempat November.
“Pembahasannya tidak akan lama, satu sampai dua pekan. Kita akan kroscek angka dan program agar selaras dengan RPJMD, karena sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga arah pembangunan Kukar,” ujarnya.
Dengan disepakatinya nota keuangan RAPBD 2026 ini, DPRD Kukar menegaskan akan terus mengawal jalannya program-program prioritas dalam visi Kukar Idaman Terbaik, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami di DPRD berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat” pungkas Yani. (adv/moe)
