PROKAL.CO, TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan aktif agar penyaluran MBG berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata bagi siswa.
“Kalau kita semua mengawasi prosesnya dengan benar, tentu pelaksanaannya akan lebih hati-hati dan tepat sasaran,” ujarnya belum lama ini.
Rasid menjelaskan, pengawasan yang dimaksud tidak hanya sebatas pemantauan administratif, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap kualitas bahan makanan, ketepatan waktu penyaluran, dan koordinasi antar pihak terkait.
“Semua harus bekerja keras dalam melakukan kontrol terhadap menu MBG. Harus teliti agar kejadian yang tidak diinginkan, seperti di daerah lain, tidak terulang di Kukar,” tegasnya.
Politisi Fraksi Golongan Karya (Golkar) itu menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat merupakan kunci utama agar program MBG bisa berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan serta perkembangan anak-anak di Kukar.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Rasid juga mengapresiasi langkah Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang melakukan sosialisasi program MBG di Kecamatan Tenggarong. Kegiatan tersebut diikuti oleh orang tua dan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.
“Sosialisasi seperti ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka tahu tujuan program ini dan ikut mengawasinya di lingkungan masing-masing,” jelasnya.
Rasid berharap, dengan sinergi yang baik antar pihak, program MBG dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan kontribusi dalam mencetak generasi muda Kukar yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Dengan gizi yang cukup, anak-anak kita akan tumbuh sehat dan bisa lebih fokus dalam belajar. Ini investasi besar untuk masa depan daerah,” tutupnya. (adv/moe)
