PROKAL.CO, TENGGARONG — Tepat tanggal 28 November 2025 hari Jumat malam tadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang bernilai Rp7,1 triliun. Sebuah angka yang menurun drastis dari APBD Kukar tahun 2025, sebesar Rp12 triliun.
Melalui Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh Ketua Banggar, Ahmad Yani penetapan APBD 2026 telah melalui serangkaian rapat bersama TAPD. Juga telah disesuaikan dinamika fiskal nasional, termasuk penurunan Transfer ke Daerah dalam APBN 2026.
Struktur APBD 2026 sebesar Rp 7,1 triliun ini secara rincinya adalah Pendapatan Daerah dengan Rp 6,485 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 7,106 triliun dan Pembiayaan Netto senilai Rp 611 miliar yang termasuk SILPA 2025.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono menghadiri pengesahan APBD yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-29 tadi malam di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Sunggono mengatakan dari pengesahan ini tidak ada pembahasan yang menghambat, dan ia pastikan seluruh program prioritas sudah diakomodasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Alhamdulillah APBD kita di 2026 sudah disahkan tanpa pembahasan yang menghambat, dan seluruh program prioritas maupun masukan fraksi mengenai PAD telah masuk dalam perencanaan kegiatan Pemkab Kukar. Termasuk dukungan terhadap program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Sunggono.
RPJMD Kukar Idaman Terbaik, dengan 17 program dedikasinya. Sunggono tegaskan bahwa seluruh program dalam janji politik Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin ini telah mendapatkan alokasi anggaran. Meski demikian, ia mengakui bahwa capaian kinerja setiap program mungkin belum sepenuhnya maksimal.
“Semua program dedikasi sudah kita alokasikan. Mulai dari RT-KU Terbaik, beasiswa, hingga program-program lainnya. Semua tetap terakomodir dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah APBD 2026 mampu mengoptimalkan pelaksanaan Kukar Idaman Terbaik. Sunggono menyebut bahwa ukuran capaian bukan hanya pada besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana target kinerja dapat terpenuhi.
“Kalau dibilang optimal tentu ada batasnya. Yang penting target kinerja sesuai yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD bisa kita penuhi,” tutup Sunggono. (adv/moe)
