• Minggu, 21 Desember 2025

Kasus Keracunan Berulang Ungkap Kegagalan Sistem dalam Program MBG, Sudah 4.711 Anak Jadi Korban

Photo Author
- Jumat, 26 September 2025 | 08:12 WIB
ilustrasi MBG.
ilustrasi MBG.

 

JAKARTA – Rangkaian insiden keracunan massal yang terus terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguak masalah fundamental yang lebih dalam: kegagalan sistem keamanan pangan dan pengawasan. Kasus terbaru di Kabupaten Bandung Barat yang menimpa lebih dari 500 siswa dan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menelan 277 korban, bukanlah insiden terisolasi, melainkan gejala dari kelemahan struktural yang sudah lama disorot.

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan skala masalah yang mengejutkan. Sejak awal program, sudah tercatat 4.711 korban keracunan di tiga wilayah besar Indonesia. Ironisnya, dari total 8.583 dapur MBG yang beroperasi, hanya 34 di antaranya yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Kondisi ini diperkuat oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, yang menyebut lemahnya kepatuhan terhadap regulasi yang sebenarnya sudah ada.

“Regulasi sudah ada, PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” tegas Qodari, menyoroti jurang antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, bahkan menyebut fenomena ini sebagai sinyal kegagalan sistemik. Menurutnya, kejadian berulang adalah bukti "kegagalan governance-nya, kapasitas, pembinaan, dan juga pengawasan." Senada, pakar kesehatan masyarakat Narila Mutia Nasir menilai SOP yang ada tidak diterapkan secara ketat, terutama mengingat makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak.

Merespons krisis ini, BGN telah membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Nanik S. Deyang. Namun, para ahli mendesak tindakan yang lebih radikal dan segera. Dicky Budiman mendorong pemerintah untuk membentuk Satgas Nasional Keamanan Pangan, menghentikan sementara operasi dapur yang belum bersertifikasi, serta melakukan audit cepat dan pelatihan darurat bagi para penjamah makanan.

Meskipun BGN memiliki rencana jangka panjang untuk membangun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di setiap kabupaten pada tahun 2026, para pakar menekankan bahwa aksi mitigasi yang proaktif harus dilakukan secepatnya, guna mencegah jatuhnya korban-korban berikutnya.(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

X