Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan monitoring mengenai program data presisi untuk bisa mengambil langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan. Agenda monitoring, evaluasi dan pra-laporan data desa dan kelurahan presisi di Penajam Paser Utara tersebut digelar di Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin (29/1).
=====
DALAM menyukseskan program data presisi, pemprov juga melakukan kerja sama dengan Institute Pertanian Bogor (IPB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD), dan Bankaltimtara. Hal ini sebagai wujud nyata dalam menyukseskan program yang tengah dilakukan.
Akmal Malik menuturkan, kegiatan ini dilakukan untuk bisa melakukan pemetaan terhadap desa dan kelurahan secara detail melalui program data presisi. Sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat. “Karena tadi ini sebagai pra-laporan dan evaluasi,” ujarnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Akmal Malik Targetkan Seluruh Kaltim Laksanakan Data Desa Presisi Tahun Ini
Tentunya pemaparan yang telah disampaikan dengan detail. Dari sini juga bisa melihat beberapa pemetaan yang telah dilakukan. “Sebagai contoh kita dapat melihat pajak dan konsumsi tertinggi seperti rokok,” sebutnya.
Menurut Akmal, kegiatan semacam ini dapat melihat beberapa aspek ekonomi. “Kita bisa melihat skala ekonomi desa seperti kebun sawit yang banyak dan jumlah sawah yang ada. Oleh sebab itu penting, tidak selesai dengan satu sisi,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui program presisi tersebut akan memudahkan dalam membuat kebijakan atau program. Jadi ini harus terus dilakukan secara intens selama satu tahun. Di sisi lain, melalui data tersebut akan lebih jelas dalam melakukan pusat intervensi.
Baik pada desa dan kabupaten/kota sehingga tidak semua intervensi yang akan dilakukan bisa berjalan dengan jelas. “Jadi jangan semua intervensi, tapi tidak jelas pihaknya di mana. Di sinilah pentingnya kita mengetahui data semacam ini,” katanya.
Dia juga menjelaskan terkait data yang sudah diperoleh pastinya akan bisa menggunakan anggaran dengan efektif. “Anggaran yang kita miliki bisa digunakan dengan tepat sasaran. Bisa men-trigger dan melakukan perbaikan-perbaikan di masing-masing sektor,” jelasnya.
Maka ini penting untuk melakukan pemetaan data secara detail dan presisi. Dari yang sudah dilakukan di PPU, ke depannya akan terus dilakukan. “Kami akan melanjutkan lagi di Kutai Kartanegara ada 76 kelurahan dan desa di sana. Jadi pelan-pelan karena saya juga bukan superman,” sebut Akmal sembari senyum.
Selanjutnya yang pasti semua akan dilakukan secara bertahap. “Pokoknya kita mulai saja dulu,” ujarnya. Sehingga bisa menjadi best making dan percontohan karena penting untuk bisa memiliki data yang sama.
“Ya baik data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi bagaimana data tersebut bisa sama,” katanya. Dia juga mengungkapkan, ada beberapa data yang masih berbeda yang dikeluarkan terkait kemiskinan. Data itu, terdapat tiga versi yang berbeda. “Data kemiskinan tersebut seperti yang dikeluarkan bank dunia ada 60 persen, BPS 36 persen dan Undang-Undang Fakir Miskin 66 persen,” ungkapnya. Kata Akmal data tersebut tinggi sekali disparitasnya.