PROKAL.CO, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mencapai kesepakatan penting terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna bersama DPRD PPU, disepakati total anggaran sebesar Rp2,8 triliun, dengan fokus utama pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, H. Tohar, menyampaikan rasa syukur atas selesainya proses pembahasan sebelum tenggat waktu. “Alhamdulillah, APBD 2025 telah disepakati bersama. Ini adalah puncak dari proses yang panjang di tingkat lokal,” ujar Tohar usai Rapat Paripurna, Selasa (26/11/2024).
Koreksi dan Penyesuaian APBD
Meski awalnya diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, angka APBD 2025 disesuaikan menjadi Rp2,8 triliun setelah adanya koreksi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Penyesuaian ini mencerminkan kapasitas fiskal terbaru sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas.
“Kami menerima koreksi tersebut dan menyesuaikan nota keuangan sesuai kesepakatan KUA-PPAS 2025. Hal ini telah dituntaskan bersama antara Pj Bupati PPU dan pimpinan DPRD,” jelas Tohar.
Fokus Alokasi Anggaran
APBD 2025 diarahkan untuk memenuhi ketentuan alokasi minimum:
40% untuk infrastruktur, termasuk proyek pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya.
20% untuk pendidikan, guna meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.
14% untuk kesehatan, memastikan keberlanjutan program kesehatan masyarakat.
Tahap Selanjutnya: Evaluasi dan Implementasi
Setelah persetujuan Paripurna, dokumen APBD akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk evaluasi. Tohar memastikan bahwa hasil evaluasi akan segera digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami pastikan semua perangkat siap sebelum Januari 2025. Namun, program 2024 harus rampung terlebih dahulu,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pj Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab dan SKPD. Ia meminta seluruh pihak memastikan program yang telah dirancang dapat berjalan dengan optimal. “APBD ini bukan hanya angka, tetapi komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” ungkapnya.
Dengan kesepakatan APBD Rp2,8 triliun, PPU berharap mampu menjalankan program prioritas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.
