SAMARINDA – Mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mahulu Stephanus Madang menghadiri rapat paripurna DPRD Mahulu. Rapat itu mengagendakan penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan diselenggarakan di Ballroom Lantai 10, Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Senin (18/3).
Dalam rapat ini, Sekkab Stephanus Madang membacakan LKPj Bupati Mahulu. Menurutnya, LKPj ini disusun berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD 2023. Berpedoman pada RKPD yang merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Mahulu Tahun 2021-2026.
Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam LKPj tersebut. Di antaranya, mengenai kondisi geografis Kabupaten Mahulu dan indeks risiko bencana 2023. Dari luas wilayah, Kabupaten Mahulu termasuk daerah terluas, dengan luas wilayah mencapai 15,27 persen dari total luas wilayah Provinsi Kaltim.
Luas wilayah Kabupaten Mahulu tercatat 1.531.500 hektare dengan kondisi geografis sebagian besar merupakan daerah pedalaman dan kawasan hutan lindung. Penduduknya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik karena pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek migrasi.
“Jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 38.498 jiwa mengalami pertambahan 1.180 jiwa atau meningkat 3 persen dibandingkan dengan tahun 2022,” jelasnya.
Kemudian, mengenai pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga kelompok. Yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pendapatan daerah Kabupaten Mahulu tahun 2023 memiliki target Rp 1,4 triliun dan terealisasi Rp 2,2 triliun atau 125,80 persen. Alokasi belanja APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,1 triliun dengan serapan Rp 1,7 triliun atau 79,48 persen,” jelasnya. (prokopim/kri/k16)