Prokal.co, SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-27 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kutim Tahun Anggaran 2023, yang diselenggarakan pada Kamis (13/6) di Perkantoran Bukit Pelangi Kantor DPRD.
Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Amin menyampaikan terkait pencapaian Raperda tersebut. Dimana, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang maksimal, realisasi sebesar Rp 325,46 miliar atau 44,76 persen dari target anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 787,53 miliar.
"Mengingat banyaknya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi," jelasnya.
Amin menyampaikan beberapa catatan kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kutai Timur selama 2023, yaitu perlunya transparansi dalam struktur pendapatan daerah.
"Perlu diketahui publik, peningkatan PAD yang ada saat ini karena dominan disumbangkan oleh BUMD atau Perusda, atau dari faktor lain, menurut fraksi Demokrat, kinerja baik BUMD atau Perusda dapat mendongkrak PAD secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu," ujarnya.
Amin menjelaskan Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Daerah Kutai Timur untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa, mengingat Ibu Kota Negara semakin nyata.
"Fraksi Demokrat memgharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk di akses oleh masyarakat," tambahnya dalam rapat.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat menginginkan program pemerintah ke depan dapat fokus memerhatikan efisiensi kebutuhan dasar dalam hal infrastruktur akses jalan darat, pelabuhan laut dan udara serta kebutuhan terkait jaringan internet sampai ke pelosok desa.
"Demikian pandang umum fraksi Demokrat, dengan harapan dapat mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan ditengah perkembangan masyarakat yang dinamis," tutupnya. (Adv/la)