PROKAL.CO, TANAH GROGOT - Komisi III DPRD Paser yang fokus pada bidang pembangunan, bakal memperkuat koordinasi dengan dinas terkait agar pembangunan di daerah bisa berjalan maksimal hasilnya.
Ketua Komisi III DPRD Paser Abdul Azis mengatakan pihaknya akan memanggil dinas terkait di bidang pembangunan jelang berakhirnya anggaran 2024. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2), dan OPD lainnya.
"DPRD harus mengetahui progres realisasi pembangunan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau mungkin malah sebaliknya," kata Azis, Kamis (24/10/2024).
Jadwal yang sudah pasti, rencananya pekan depan DPUTR akan dipanggil untuk menjelaskan progres proyek pembangunan sampai akhir Oktober 2024 ini.
Salah satu yang jadi fokus DPRD salah satunya adalah pembangunan Jembatan Sungai Tiwau dan Sungai Sangar di Kecamatan Long Kali. Ada juga pembangunan baru gedung Kelurahan Long Kali.
DPRD akan pertanyakan persoalan pengerjaan proyek dan percepatan penyelesaiannya. Hal ini agar proyek terlaksana sesuai dengan ketentuan dan terealisasi secara maksimal.
Azis juga menyebut DPRD Paser merespon positif terkait upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk melakukan pelebaran Jalan Kusuma Bangsa, Kilometer 2, Kecamatan Tanah Grogot.
Diketahui di waktu tertentu seperti pagi dan siang hari, kemacetan pasti terjadi karena ada sekolah unggulan di sana. Sementara jalur itu merupakan jalan negara dan termasuk jalur utama menuju ibu Kota Kabupaten Paser Kecamatan Tanah Grogot.
Banyak kendaaran besar, seperti truk dan bus juga melewati jalur itu. Melihat kondisi saat ini, jam-jam tertentu seperti jam anak berangkat dan pulang sekolah. Pasti terjadi kemcetan yang disebabkan kendaraan yang parkir di badan jalan.
"Kami dari komisi III yang membidangi pembangunan infrastruktur, merespon positif upaya ini," katanya.
Menurut Abdul Aziz, opsi untuk pelebaran jalan di jalur itu, bisa terbilang tepat. Namun perlu diingat, pembebasan lahan yang terdampak, perlu diperhatikan. Jangan sampai upaya ini menimbulkan permasalahan baru. Komisi III DPRD Paser juga berencana akan memanggil dinas terkait pada pekan depan.
"Kami ingin mengetahui bagaimana desainnya. Apakah sudah dilakukan sosialisasi dengan penduduk sekitar, bagaimana respon masyarakat. Kami pasti memanggil DPUTR dan DPKP2, untuk membahas rencana itu," kata Politikus Partai Golkar itu. (Adv/jib)