Golkar dapat mengusung sendiri calon kepala daerahnya tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain setelah memenuhi ambang batas minimal 20 persen jumlah keterwakilan di tingkat provinsi.
SAMARINDA–Nama Rudy Mas`ud menjadi kandidat tunggal yang digadang-gadang diusung Golkar untuk berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim dalam Pilkada Serentak 2024 November mendatang. Kendati begitu, politikus beringin yang sedang duduk di Komisi III DPR RI ini belum mau menegaskan dirinyalah calon gubernur yang akan direkomendasikan pengurus Golkar pusat. Hal ini disampaikannya dalam silaturahmi bersama rekan jurnalis se-Samarinda di kediamannya, Jumat (12/4).
Menurut Harum, begitu dia karib disapa, rekomendasi dari DPD Golkar Kaltim untuk dirinya maju berlaga di Pilgub Kaltim sudah muncul selepas rapat pimpinan daerah Golkar se-Kaltim medio 2022 lalu. Usulan yang mencuat pun berlanjut dan disorong ke pusat hingga muncullah mandat atau rekomendasi sementara untuknya dalam menjalankan kerja politik menuju kenduri akbar pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi Kaltim.
Baca Juga: Cagub dengan Kekayaan Rp346 MiliarBaca Juga: Cagub dengan Kekayaan Rp346 Miliar
“Masih panjang prosesnya, mandat itu masih bersifat sementara jadi masih bakal calon. Belum calon,” ucapnya dalam anjangsana tersebut. Sejak mandat diterima, sekitar 1,5 tahun lalu, beragam langkah politik sudah dilakoninya. Sejauh mana konsolidasi politik yang digulirkannya dinilai layak hingga akhirnya rekomendasi pencalonan diberikan pusat untuk dia mendaftar ke KPU nantinya, semua bergantung pada hasil survei yang dilakukan DPP Golkar. “Ada tiga kali survei yang ditentukan DPP Golkar, survei pertama pada 15 April nanti. Kedua Juli dan terakhir di Agustus,” sebutnya.
Yang pasti, lanjut dia, kerja politik membangun kelayakan dan kepatutan dirinya maju berlaga dalam pilgub yang berjalan, masih untuk dirinya seorang. Belum menyertakan figur pendamping. Alasannya, semua menyesuaikan pada konsolidasi politik Golkar Kaltim dengan berbagai partai pemilik kursi di DPRD Kaltim. Usaha politik yang ditempuhnya secara umum bisa diukur dari perolehan suaranya dalam perebutan kursi DPR RI dari dua edisi pileg.
Pada 2019 lalu, Harum berhasil menggondol 128.910 suara. Kemudian, jumlah itu bertambah signifikan menjadi 168.818 dukungan pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan Februari lalu. Untuk urusan syarat keterwakilan di DPRD Kaltim, dalam edisi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, Golkar berhasil mengantarkan 12 orang perwakilan dari 55 anggota dewan di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim. Jumlah itu bertambah menjadi 15 orang pada Pileg 2024 Februari lalu.
Berkaca dari dua hasil itu, Golkar bisa dipastikan mengusung sendiri calon kepala daerahnya tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain. Golkar Kaltim memenuhi ambang batas minimal 20 persen jumlah keterwakilan di tingkat provinsi. Tapi, ada arahan dari DPP agar pengurus Golkar di daerah untuk berkonsolidasi hingga mengimplementasikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah. Koalisi yang berhasil memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Enggak wajib, karena situasi politik daerah terbilang dinamis. Hanya dianjurkan untuk ditempuh dulu berkonsolidasi dengan partai parlemen yang ada di KIM. Seperti Gerindra, PAN, hingga Demokrat,” tuturnya. Bukan tak mungkin, calon pendampingnya berasal dari salah satu partai di KIM. “Bisa saja, tapi semua tetap bergantung seperti apa hasil survei yang ditempuh DPP,” sambungnya. Apalagi, figur pendamping yang dibutuhkannya hanyalah orang yang siap membangun Kaltim yang heterogen bersama dirinya ketika maju mencalonkan diri sebagai pasangan calon. “Jangan hanya di nasional saja punya target Indonesia Emas 2045. Kaltim juga harus punya, Kaltim emas,” tegasnya mengakhiri.
Selain Golkar, PDI Perjuangan juga telah memanaskan mesin politiknya menyambut Pilkada Serentak 2024. Dikonfirmasi Kaltim Post, Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis menuturkan, penjaringan bakal calon kepala daerah pun dibuka sedini mungkin agar laju banteng moncong putih di Benua Etam tak tersendat dalam persaingan di 11 kontestasi kepala daerah se-Kaltim. “DPD PDIP Kaltim sudah membuka penjaringan dan pendaftaran, dari 1 April-15 Mei,” ungkapnya pekan lalu.
Lewat pendaftaran yang dibuka di DPD dan DPC kabupaten/kota se-Kaltim itu, PDIP berencana menyaring figur-figur di Kaltim yang tertarik untuk berkoalisi di bawah bendera partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Menilik hasil pemilu yang baru rampung, koalisi memang jadi langkah ideal untuk mengokohkan langkah menuju kontestasi pilkada nantinya. “PDIP coba menyaring berbagai kalangan, tak hanya dari internal partai,” sebut Nanda, begitu dia biasa disapa.
Kendati demikian, PDIP Kaltim masih berpeluang mengusulkan kader sendiri mengingat hasil dari dua Pileg 2024 di 10 kabupaten/kota banteng moncong putih yang jadi jawaranya, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar). Beberapa kader menyiratkan siap untuk diusung maju di Pilkada 2024. Di Kukar ada duet yang kini masih memimpin Kota Raja, Edi Damansyah dan Rendi Solihin. Dari Bontang ada wakil wali kota saat ini Najirah Adi Darma dan Agus Suhadi. Sementara di Penajam Paser Utara, ada Hartono Basuki, dan Kubar ada Marthen Apuy.
Bergeser ke kabupaten di utara Kaltim, Kutai Timur ada dua kader yang menyiratkan siap untuk diusung, yakni Agiel Suwarno serta Yusuf T Silambi dan dari Berau ada Atila Garnadi. Bagaimana dengan pilgub? Sejauh ini nama ketua DPD PDIP Kaltim, Safaruddin digadang-gadang kembali berkontestasi. Meski ada nama-nama kader yang menyiratkan kesiapannya, ke siapa rekomendasi nanti diberikan sepenuhnya ditentukan DPP PDIP merujuk elektabilitas calon, hasil survei, rekam jejak, hingga faktor lainnya.
Apalagi, lanjut anggota DPRD Kaltim yang kembali terpilih di periode 2024-2029 ini, bukan tak mungkin DPP justru merekomendasikan figur nasional untuk turun gunung. Seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Semua berpotensi. Rekomendasi kan dari DPP mengacu berbagai pertimbangan,” sebutnya. (ryu/riz2/k15)