SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menekankan bahwa penguatan tata kelola pengawasan pemilu dan pemilihan adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan Kaltim, terutama dalam menyambut pesta demokrasi mendatang.
Subandi menyatakan bahwa evaluasi mendalam terhadap pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 harus menjadi landasan utama untuk merumuskan perbaikan mekanisme pengawasan di lapangan.
“Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kami mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Subandi menyebut bahwa situasi politik ke depan akan menjadi semakin dinamis. Hal ini diperkuat oleh peran strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Peran nasional ini menuntut kualitas pengawasan pemilu harus ditingkatkan secara signifikan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang lebih kompleks.
“Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya.
Penguatan kelembagaan pengawas pemilu, lanjut Subandi, tidak hanya terbatas pada struktur organisasi. Hal ini juga mencakup pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.
Lebih lanjut, Subandi menyoroti peran sentral masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Baginya, pengawasan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara atau lembaga pengawas, tetapi memerlukan partisipasi publik yang kuat.
“Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tercapai ketika semua unsur bergerak bersama: penyelenggara, pengawas, peserta pemilu, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas. “Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi, pengawasan akan berjalan pincang,” tutupnya. (adv/dprd/i)
