PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto menyatakan sedang mempertimbangkan usulan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agar Pilkada dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wacana tersebut digulirkan sebagai respons atas tingginya biaya politik Pilkada langsung di Indonesia. Prabowo juga menyinggung bahwa sistem demokrasi perwakilan serupa diterapkan di sejumlah negara lain. Ia menilai demokrasi Indonesia ke depan harus menonjolkan prinsip gotong royong pascapemilu.
Merespons dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan mendalami wacana tersebut secara komprehensif. Menurutnya, setiap perubahan sistem politik harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Kita lakukan kajian. Pemerintah tentu melihat hal tersebut dari Presiden Prabowo terkait persoalan maraknya korupsi. Tetapi kami juga melihat pemilihan langsung memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah,” kata Hasto di Balikpapan, Senin 8 Desember 2025.
Hasto di Balikpapan menghadiri Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim yang diikuti 505 peserta dari pengurus, simpatisan dan kader DPD dan PDC PDI Perjuangan se Kaltim.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan tidak ingin sekadar memperdebatkan sistem pemilu langsung atau tidak langsung. Yang lebih penting, lanjutnya, ialah memastikan sistem tersebut mampu menghasilkan pemimpin berkualitas yang memahami proses dari bawah dan mampu membawa perubahan di daerah.
“PDI Perjuangan melakukan kajian: mana yang memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara, terutama meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu yang terpenting,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, pemimpin daerah harus mampu berperan strategis dalam pembangunan, baik dari sisi tata ruang, penciptaan lapangan kerja, hingga kedaulatan pangan.
Hasto mengungkapkan, isu perubahan mekanisme Pilkada akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.
“Nanti dalam Rakernas kita akan bahas. Karena ini hal strategis. Kita akan mendengarkan pandangan kepala daerah, sisi negatif pemilu lalu, sisi pemilu tidak langsung. Semua akan kita lihat,” jelasnya.
Menurut Hasto, setiap sistem demokrasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, PDI Perjuangan akan mengkaji mekanisme Pilkada berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang mengutamakan ideologi dan meritokrasi.
“Demokrasi kan kesepakatan. Ada plus minusnya. Contoh demokrasi yang dikembangkan PDI Perjuangan adalah demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila yang ditopang merit sistem,” tegas Hasto.
Ia menyebut PDI Perjuangan selama ini menerapkan berbagai instrumen untuk menjamin kualitas kepemimpinan kader, mulai dari psikotes hingga penilaian kemampuan memimpin perubahan organisasi.
"Agar pemilu ke depan target perolehan kursi dapat ditingkatkan,” tutupnya. (*)
