Permainan politik uang yang brutal seperti saat pemilu Februari lalu rawan terulang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah November mendatang. Pengawasan menjadi tantangan berat, mengingat praktik itu seolah dibiarkan bebas dalam pesta demokrasi sebelumnya. Pemerhati politik sekaligus praktisi hukum di Kotawaringin Timur Agung Adisetiyono mengatakan, segmentasi pemilih dalam Pilkada Kotim memang berbeda dibandingkan pemilu legislatif sebelumnya. Hal itu karena kandidat yang dipilih jauh lebih sedikit.
Pemilih bisa dikelompokkan mulai dari pragmatis, semi pragmatis, dan pendukung fanatik. Pemilih pragmatis dinilai sebagai warga yang rawan ikut menyuburkan politik uang, karena orientasinya memilih berdasarkan nilai uang yang diterima. Celakanya, kelompok ini dinilai masih banyak. Pada Pemilu Legislatif 14 Februari, disebut-sebut sebagai pemilu paling brutal. Politik uang terjadi secara terang-terangan. Bahkan, sebagian besar pemilih justru memburu uang dari para caleg. Ironisnya, tak ada satu pun pelaku pelanggaran pemilu itu yang diseret secara hukum di Kotim.
”Pemilih pragmatis yang menunggu serangan fajar di hari H saya lihat masih banyak persentasenya, karena setiap pembicaraan oleh tim sukses tidak jauh dari seputaran money politik,” kata Agung, Selasa (17/9/2024). Menurut Agung, pemilih pragmatis dan semipragmatis merupakan persentase terbesar, karena pemilih semipragmatis bisa saja bergeser menjadi pemilih fanatik, namun bisa ke pragmatis. ”Ini pemilih yang wilayahnya masih abu-abu,” ujar dia. Agung menambahkan, pilkada kali ini diperkirakan tak lepas dari money politik. Meski sulit dihentikan, hal itu tergantung kehebatan petugas Bawaslu untuk melakukan tangkap tangan di lapangan. ”Informasi ini sudah mulai beredar. Politik uang tidak serta merta dalam bentuk uang, bisa saja dalam bentuk barang yang nilainya di atas ketentuan dari aturan pemilu,” katanya. (*)