Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltara secara resmi dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara menggelar Deklarasi Kampanye Damai.
---
TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara menggelar Deklarasi Kampanye Damai. Ini merupakan bagian penting dari upaya KPU untuk memastikan seluruh pasangan calon dan partai politik pengusung serta pendukungnya berkomitmen menjaga ketertiban, keamanan, dan harmonisasi selama masa kampanye hingga pemilihan berlangsung.
Ketua KPU Kaltara Hariyadi Hamid menekankan, bahwa deklarasi ini harus menjadi ikatan moral bagi semua pihak yang terlibat. Semoga dengan ikrar yang di ucapkan, pasangan calon, pendukung, serta seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian di Kaltara selama pelaksanaan Pilkada.
“Harus dipatuhi oleh seluruh pasangan calon dan tim kampanye. Di antaranya adalah komitmen untuk menghindari politik uang, politisasi isu-isu sensitif, serta penggunaan hoaks atau informasi palsu dalam kampanye,” ucap Hariyadi, Rabu (25/9).
Ia pun mendorong setiap pasangan calon untuk berkreasi dalam pelaksanaan kampanye mereka, namun tetap dalam koridor yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kreativitas sangat diharapkan dalam kampanye, tetapi harus diingat bahwa kampanye tidak boleh melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan. Jangan sampai menyinggung hal-hal yang sensitif seperti agama, suku, dan lainnya," kata dia.
Selain itu, Hariyadi menegaskan pentingnya menjaga ketertiban selama masa kampanye. Pihaknya meminta pendukung setiap pasangan calon untuk tertib dan menjalankan kampanye dengan baik, sesuai aturan yang berlaku. Pilkada ini harus menjadi contoh bagi demokrasi yang matang, di mana setiap orang bisa berpartisipasi dengan damai.
KPU juga menekankan larangan keras terhadap politik identitas dan politik uang, dua isu yang sering menimbulkan gesekan di masyarakat. Politik identitas, yang menggunakan agama, suku, atau ras sebagai alat kampanye, dilarang keras karena dapat memecah belah masyarakat. Demikian pula, politik uang dianggap merusak integritas demokrasi.
"Kami tidak ingin melihat adanya praktik politik uang atau politik identitas selama kampanye. Ini adalah momen bagi masyarakat Kalimantan Utara untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis, bukan karena dipengaruhi oleh uang atau isu-isu yang memecah belah," bebernya. (fai/kpg/rdh)