Operasi pemenangan kandidat pemilihan kepala daerah (pilkada) tengah berlangsung di lapangan. Tim sukses calon gencar melakukan pendataan terhadap warga selaku pemilih. Mereka diimingi upah dukungan berupa bantuan bahan pokok hingga uang tunai. ”Saya ada didatangi tim sukses, minta fotokopi KTP. Katanya untuk mendukung salah satu calon bupati dan gubernur. Dijanjikan akan menerima bantuan jika mau mendukung calon tersebut,” kata Ani, warga di Kecamatan Baamang, Kamis (10/10).
Ani mengaku tertarik. Apalagi selain bahan pokok juga akan diberikan uang tunai. Namun, dia mengaku belum mengetahui besaran yang akan diterimanya. ”Yang pasti nanti mereka datang kembali ke rumah dan kemarin masih belum menyebutkan dari calon mana, karena tugasnya hanya mendata saja dulu. Nanti ada tim yang akan mendistribusikan janji bantuan itu,” kata ibu rumah tangga ini.
Warga Baamang lainnya juga mengaku didatangi tim sukses. Bahkan, ada dari pihak keluarga yang mengajak mendukung salah satu paslon dengan janji akan mendapatkan bantuan dan kemudahan berurusan di pemerintahan. ”Katanya, kalau calon itu terpilih, akan ada bantuan untuk setiap keluarga yang diberikan setriap bulan. Selain itu, urusan akan dipermudah, sampai urusan berobat di rumah sakit,” kata Dwi, warga Baamang Tengah. Dwi juga tertarik dengan iming-iming itu. Menurutnya, tim sukses yang datang tersebut bisa menyampaikan visi misi paslonnya dengan baik. ”Memang tidak ada menjanjikan uang tunai, tetapi katanya bantuan pemerintah akan lebih merata dan berkeadilan dan juga mereka akan memebenahi pelayanan khususnya di Kesehatan seperti pembuatan BPJS warga, KTP dan urusan sekolah juga,” kata Dwi. Dwi melanjutkan, ada juga tim sukses lainnya yang hanya datang meminta dukungan dan menjanjikan uang tunai. ”Tapi kami lebih tertarik dengan yang menawarkan kemudahan berurusan saja daripada mengambil uang tunai sesaat,” ujar Dwi yang juga pegawai swasta ini.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah sebelumnya berupaya memerangi praktik curang yang umumnya terjadi dalam perhelatan pesta demokrasi. Ribuan pasukan dikerahkan untuk meredam dan mencegah keculasan kontestan dan timnya.
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, kesiapan pengawas pemilu menjadi modal penting dalam melakukan pengawasan terhadap ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kalteng. Di sisi lain, pengawasan partisipasi masyarakat tetap diperlukan, seperti memberikan informasi atau laporan saat ada pelanggaran.
Dalam mencegah kecurangan pilkada, petugas yang disiagakan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Rinciannya, pengawas kecamatan sebanyak 408 orang, pengawas kelurahan desa (PKD) 1.571 orang, dan pengawas TPS 4.446 orang. Satriadi menambahkan, pihaknya saat ini masih dalam pengawasan kampanye. Selain itu, tetap berupaya mencegah potensi pelanggaran, baik administrasi hingga pidana. Menurutnya, pelanggaran pilkada yang biasanya rawan terjadi, yakni politik uang, netralitas ASN, kampanye hitam, termasuk soal isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Pelaksanaan pilkada yang digelar serentak, jadi tantangan dalam pengawasan yang kian kompleks dan meluas.
”Kami mengajak semua pihak tanpa terkecuali untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran pemilu,” katanya. (ang/ign)