Pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Desmon Hariman Sormin dan Naspi Arsyad, mengemukakan pentingnya digitalisasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dalam debat dengan tema tata kelola pelayanan publik, moderator Wiji Winarko memaparkan hasil monitoring keterbukaan informasi di PPU yang menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, tingkat keterbukaan informasi PPU memperoleh skor 87,51 pada tahun 2023, naik dari 53,01 pada 2022, meski masih dianggap menuju kategori informatif.
Menanggapi data ini, Desmon menyatakan bahwa meskipun peningkatan tersebut positif, transparansi dapat ditingkatkan lebih jauh dengan digitalisasi yang menyeluruh. “Angka 87,51 menunjukkan progres, tapi jika seluruh informasi terkait anggaran dan kegiatan publik disajikan dalam platform digital, masyarakat bisa memantau dengan lebih mudah,” ujar Desmon. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya meningkatkan keterbukaan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik dan memantau penggunaan anggaran.
Sebagai strategi utama, Desmon menyarankan implementasi e-government di berbagai sektor, termasuk penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa. “Ini akan memudahkan masyarakat PPU, Kalimantan Timur, dan bahkan seluruh Indonesia untuk mengakses informasi terkait proses pengadaan secara terbuka,” lanjut Desmon.
Paslon nomor empat, Hamdam dan Ahmad Basir, memberikan dukungan terhadap usulan Desmon dan menambahkan gagasan tentang aplikasi “Lapor Book.” Aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau saran kepada pemerintah. “Aplikasi ini memberi masyarakat ruang untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah, sehingga keterbukaan dan respons cepat bisa terwujud,” jelas Hamdam.
Desmon menyambut baik ide “Lapor Book” dan menambahkan bahwa strategi digitalisasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik. “Peningkatan SDM perlu agar setiap pejabat dan staf dapat melayani masyarakat dengan baik, sekaligus mencerminkan aspirasi warga dalam setiap kebijakan,” ungkapnya.
Paslon nomor dua, Andi Harahap dan Dayang Donna Faroek, turut memberikan komentar, meski singkat, dengan mengapresiasi usulan yang disampaikan. “Yang penting semua dapat dipertanggungjawabkan,” kata Andi, menunjukkan dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas dalam tata kelola pemerintahan.
Desmon mengakhiri sesi dengan menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Jika masyarakat diberi ruang untuk memantau dan memberi masukan, skor keterbukaan informasi di PPU bisa terus meningkat, dan pemerintah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Desmon. Saling tanggap antar paslon dan refleksi terhadap data keterbukaan menunjukkan kesadaran bersama akan pentingnya tata kelola yang terbuka di PPU. ***