PROKAL.CO- Debat publik kedua Pilgub Kaltim 2024 yang berlangsung Minggu (03/11) malam menghadirkan momen memanas ketika calon wakil gubernur nomor 1, Hadi Mulyadi, secara tegas mempertanyakan tata kelola pemerintahan kepada calon wakil gubernur nomor 2, Seno Aji.
Fokus Hadi adalah pada isu transparansi, akuntabilitas, dan integritas terkait proses pergantian Ketua DPRD Kaltim yang mengangkat Hasanuddin Mas’ud menggantikan Makmur HAPK, mantan Bupati Berau yang sebelumnya memperoleh suara 38.211 dalam Pemilu 2019.
Hadi Mulyadi mengarahkan pertanyaannya kepada Seno Aji dengan menggarisbawahi bahwa permasalahan ini menyentuh aspek fundamental tata kelola pemerintahan yang mencakup keadilan serta kepemimpinan yang berintegritas.
"Pada Pemilu 2019, Pak Makmur mendapatkan suara terbanyak dari Bontang, Kutim, dan Berau, namun digantikan oleh Pak Hasanuddin Mas’ud yang juga merupakan kakak dari Ketua Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud. Ini fakta. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, bagaimana pendapat Anda soal ini?" tanya Hadi.
Baca Juga: Debat Publik Pilgub Kaltim: Isran Noor Soroti Kasus Korupsi di PPU, Pendukung Langsung Panas
Menanggapi pertanyaan tersebut, Seno Aji merespon dengan menyatakan bahwa pergantian Ketua DPRD telah mengikuti aturan hukum yang berlaku. Menurut Seno, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan ranah internal Partai Golkar dan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri yang mengatur pergantian alat kelengkapan dewan, termasuk jabatan Ketua DPRD.
"Mas Hadi, hal ini sudah diatur dalam undang-undang Kemendagri dan turunannya, yakni Permendagri. Penggantian ini murni keputusan partai dan tidak ada hubungannya dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi berlaku pada ASN, bukan di ranah internal partai," tegas Seno.
Namun, Hadi tidak puas dengan penjelasan tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa pertanyaan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi soal kepercayaan konstituen yang telah memberikan suara kepada Makmur HAPK.
"Masalahnya adalah konstituen yang diwakili Pak Makmur dari Bontang, Kutim, dan Berau. Mereka memberikan suara terbanyak, dan digantikan oleh ketua Golkar melalui surat dari Rudy Mas'ud. Ini fakta yang saya sampaikan agar masyarakat paham bagaimana tata kelola pemerintah berjalan," ujar Hadi dengan nada serius.
Perdebatan yang berlangsung panas ini memperlihatkan kontras dalam pandangan kedua kandidat mengenai transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Debat tersebut memberikan gambaran bagi masyarakat Kaltim tentang visi dan pandangan para kandidat terkait integritas dalam pemerintahan. ***