Masa depan Provinsi Kaltim dan 10 kabupaten-kota lainnya lima tahun ke depan, akan ditentukan besok, di bawah bayang-bayang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan hak suara.
BALIKPAPAN-Distribusi logistik pemungutan suara Pemilihan Kepada (Pilkada) Serentak 2024 yang akan digelar besok (27/11) mulai disebar ke TPS dan ditargetkan rampung hari ini (26/11). Di wilayah Kaltim, pemprov memastikan seluruh TPS tak mengalami kendala terkait logistik. "Mulai dari penyelenggara, panitianya juga petugasnya sudah siap," kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Senin (25/11).
Berbekal kesiapan itu, Akmal mengimbau seluruh masyarakat Kaltim yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), menyalurkan hak pilihnya. “Jangan ada yang golput, karena satu suara memiliki peran sangat penting dalam menentukan masa depan Kaltim lima tahun ke depan," pesannya. Dirinya memastikan aparat keamanan menjaga kondusivitas selama pilkada.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menambahkan, berdasarkan laporan masing-masing desk pilkada kabupaten/kota, distribusi logistik pilkada dalam tahap akhir. "Jika tidak ada permasalahan, maka laporan yang disampaikan adalah kondisi terkini yang terjadi saat itu saja. Artinya, laporan yang disampaikan setiap Senin, merupakan komitmen desk pilkada se-Kaltim dan provinsi aktif melakukan pemantauan," tegasnya.
Menurut Sri Wahyuni, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah, meningkatkan partisipasi pemilih. Pada pemilihan presiden (pilpres) yang digelar Februari lalu, partisipasi pemilih mencapai 79,82 persen. Sedangkan pemilihan DPR RI (79,18 persen), pemilihan DPD RI (79,18 persen), dan pemilihan DPRD provinsi (79 persen). Angka-angka tersebut menjadi tolok ukur untuk meningkatkan partisipasi di Pilkada 2024.
Sri Wahyuni berharap, peran tokoh agama di masing-masing tempat ibadah, seperti masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 di Kaltim meningkat. Sebelumnya, partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim tahun 2018, hanya 58,16 persen. Atau hanya 1,383 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total pemilih dalam DPT sebanyak 2,378 juta. “Kalau bisa menggandeng tokoh tokoh agama melalui forum kerukunan umat beragama untuk mengajak masyarakat memilih pada 27 November nanti,” ungkapnya.
Pada bagian lain, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada. Senin (25/11), MK melantik 735 personel gugus tugas. Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024. Gugus tugas ini akan bekerja mulai 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.
Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah sengketa pilkada meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebab, jumlah daerah yang menggelar pilkada tahun ini jauh lebih banyak. ”Proyeksinya kan sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih,” ujarnya seusai melantik gugus tugas di gedung MK, Jakarta.
Selain jumlah daerah, ada faktor lain yang memengaruhi. Yakni, jumlah pasangan calon. Bisa saja di satu daerah hasilnya digugat lebih dari satu paslon. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kepercayaan terhadap MK. ”Kalau mereka masih yakin, mungkin akan membawa persoalan pilkada ke MK. Tapi, kalau mereka memilih untuk tidak ke MK, kan itu pilihan masing-masing juga,” jelasnya.
Untuk menghadapi potensi meningkatnya gugatan, Suhartoyo memastikan MK telah memiliki strategi. Misalnya, menghentikan sementara persidangan pengujian UU. Teknis persidangan juga akan mengikuti sistem panel. Hakim akan dibagi menjadi beberapa panel. Dengan cara itu, penanganan gugatan bisa lebih cepat. ”Tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara legislatif (pileg) kemarin,” jelasnya.
Sementara itu, kemarin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama sekaligus konferensi video terkait pengamanan pilkada. Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.
Kapolri mengatakan, rapat bersama itu bertujuan untuk memastikan kesiapan pilkada serentak. Khususnya terkait dengan pengamanan wilayah-wilayah rawan. ”Kami sudah mengantisipasi,” paparnya. Salah satu wilayah rawan saat pilkada adalah Papua. Lalu, wilayah rawan dengan kriteria calon tunggal dan wilayah rawan dengan pasangan calon dua kubu. Selanjutnya, wilayah terluar atau pelosok yang mengalami kesulitan dalam distribusi logistik. ”Wilayah rawan ini ditangani dengan metode masing-masing yang sesuai dan cocok dengan wilayah tersebut,” terangnya.
Dia mengatakan, langkah pertama adalah memastikan semua logistik pilkada telah terdistribusikan dengan tuntas. Termasuk ke wilayah terluar, terjauh, dan pelosok. ”Polri yakin bisa mengamankan semuanya, terlebih dibantu dukungan TNI,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menuturkan, secara teknis seluruh logistik pilkada telah sampai ke daerah pemilihan. Tinggal pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara (TPS) sejak Senin (25/11) hingga hari ini (26/11). ”Kami juga tengah mempersiapkan membangun TPS-TPS,” jelasnya.
KPU memastikan bahwa KPU tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan telah siap memberikan pelayanan terbaik. ”Kami berharap semua elemen masyarakat mendukung pilkada serentak sehingga dapat berjalan dengan sukses dan aman,” terangnya. (far/idr/c19/oni/jpg/kip/riz)