SAMARINDA - Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim terus mengalami penundaan. Padahal, AKD ditargetkan terbentuk pada bulan November 2024 lalu namun belum juga terealisasi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M Husni Fachruddin disapa akrab Ayub pun membantah kabar burung bahwa AKD tak terbentuk karena belum adanya kesepakatan antara partai Golkar dan Gerindra.
Ia pun membeberkan alasan penyusunan AKD DPRD Kaltim berproses lama, karena harus menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi, terkait kenapa proses AKD lama? Karena ada perubahan nomenklatur Presiden Prabowo Subianto. Berapa banyak menteri, wakil menteri dan badan-badan yang berubah nomenklatur nya," jelas Ayub, Senin 9 November 2024 ditemui usai rapat paripurna DPRD Kaltim.
Ayub menambahkan Pansus dan AKD berupaya memasukan bidang-bidang yang tepat ke Komisi I, II, III dan IV DPRD Kaltim. Hal ini agar menyamakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Misalnya, pendidikan dipisahkan dengan kebudayaan. Jangan sampai kita salah memasukan komisi berapa. Belum lagi menyesuaikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan sekarang misalkan Kehutanan dipisahkan dengan Lingkungan Hidup (pemerintah tingkat pusat). Hal-hal ini yang kita sinergi kan dengan Kemendagri," kata Ayub.
Ayub mengungkapkan terjadi perdebatan di Pansus untuk penyusunan AKD. Perdebatan itu bagaimana mengimbangkan pembangunan di setiap Komisi I, II, III dan IV DPRD Kaltim.
Lebih lanjut, belum terbentuk AKD DPRD Kaltim dijamin tidak mengganggu kinerja tugas Dewan. Dikarenakan, anggaran APBD Kaltim tahun 2025 sudah selesai disusun dan siap dilaksanakan.
"AKD DPRD Kaltim kan berperan pada saat menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan ke dalam Banggar. Dan yang unik, anggaran 2025 sudah diselesaikan tahun lalu," katanya. (*)