TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). PSU yang direncanakan berlangsung April nanti ini telah diputuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk didanai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama TNI-Polri, serta KPU dan Bawaslu Kukar pada Rabu (5/3) lalu. Untuk mematangkan persiapan PSU, khususnya alokasi anggaran PSU terhadap teknis penyelenggaraan serta pengamanan.
“Untuk pendanaan PSU nanti anggaran kita tidak mencukupi, tetapi tiap daerah diharapkan Kemendagri untuk menganggarkan menggunakan anggaran yang sudah ada dan dari Belanja Tidak Terduga (BTT)," ungkap Sunggono, Jumat (7/3).
Lanjut Sunggono, APBD Kukar tidak mencukupi untuk melaksanakan PSU. Oleh karena itu pemerintah akan mengupayakannya dengan anggaran hasil efisiensi, lantaran BTT diperkirakan tidak mencukupi. Sembari menunggu tahapan-tahapan yang dilaksanakan KPU Kukar untuk PSU hingga bulan April nanti.
"Untuk kepentingan demokrasi negara kita intinya Kukar siap melaksanakan PSU dengan anggaran yang berasal dari APBD," tegasnya. (adv/moe)