TENGGARONG - Tepat satu bulan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung 19 April nanti. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp62,4 Miliar.
Anggaran ini hasil kesepakatan Pemkab Kukar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar. Serta Polres dan Kodim Kabupaten Kukar dan Kota Bontang.
Baca Juga: Satu Bulan Jelang PSU Pilkada 2025, Pemkab Kukar Tandatangani NHPD dengan KPU-Bawaslu dan TNI-Polri
Anggaran tersebut disepakati bersama pihak terkait yakni KPU Kukar, Bawaslu Kukar, Polres Kukar, Kodim Kukar, Polres Bontang dan Kodim Bontang. Dan ditandatangani di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3).
Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti menjelaskan. Anggaran sebesar Rp62,4 miliar ini dialokasikan untuk teknis penyelenggaraan dan pengamanan semasa PSU Pilkada tahun 2025.
"Jadi untuk PSU ini anggaran baru, karena NPHD baru itu empat aparat pengamanan. Sedangkan yang adendum itu KPU dan Bawaslu Kukar," jelas Rinda.
Untuk angka sisa anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, Rinda belum dapat merincikan secara detil. Namun yang jelas Polres serta Kodim Kukar dan Bontang sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban. Sementara KPU dan Bawaslu Kukar belum.
Dalam PSU Pilkada Kukar 2025 ini, Rinda pun mendorong agar partisipasi pemilih tidak menurun. Dan dia harap media massa bisa ikut menjaga tingkat partisipasi pemilih Kukar yang menyentuh 71 sekian persen pada Pilkada kemarin.
"PSU ini tidak jauh dengan Pilkada. DPT sama, TPS juga sama, hanya pemungutan suaranya yang diulang. Dan kami berharap masyarakat Kukar bisa datang ke TPS pada PSU Pilkada di tanggal 19 April 2025," tutupnya. (adv/moe)