JAKARTA - Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali menerpa Partai Golkar. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis keras rumor tersebut saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (3/8).
Bahlil menilai informasi tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki sumber yang jelas. Ia meminta publik tidak mudah percaya terhadap isu-isu liar yang beredar tanpa kejelasan.
"Inilah. Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih)," kata Bahlil. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid juga menampik adanya perpecahan internal di partai berlambang beringin. Nusron secara tegas membantah keterlibatannya dalam isu Munaslub maupun adanya komunikasi dengan pihak Istana terkait pergantian ketua umum.
"Pertama saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub," ujar Nusron.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menyatakan, fokus pembicaraannya di internal partai saat ini hanya pada isu strategis dan menyangkut kepentingan rakyat. "Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan, topik kita tentang swasembada energi, topik tentang hilirisasi, topik tentang bagaimana mensukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi. Jelas," tegasnya.
Adapun, rumor Munaslub Partai Golkar mencuat ke permukaan. Dalam sebuah pemberitaan menyebutkan bahwa pihak istana merestui agar posisi Bahlil Lahadalia diganti dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Sebagai informasi, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui Munas XI pada 20-21 Agustus 2024 secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto. Kepengurusan Bahlil di partai berlambang beingin baru akan memasuki satu tahun masa kepemimpinan. (*)