PROKAL.CO, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, akhirnya angkat bicara terkait isu perpindahannya ke Partai Gerindra. Meski tidak memberikan jawaban tegas, ia menegaskan satu hal yang menjadi poros dari setiap langkah politiknya: memastikan Kukar mendapatkan dukungan pembangunan terbaik, terutama di tengah tantangan fiskal daerah yang kian berat.
Isu tersebut menguat setelah kehadirannya dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerindra yang memicu spekulasi luas bahwa ia akan merapat ke partai pemenang Pemilu 2024 itu. Namun bagi Aulia, spekulasi politik bukan fokus utama. Ia menegaskan bahwa Kukar membutuhkan jembatan kuat antara pemerintah daerah dan pusat—apalagi di tengah penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD).
APBD Kukar tahun 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp7,5 triliun—turun hingga 50 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada perlambatan pembangunan. Karena itu, Aulia menilai penguatan jaringan politik ke tingkat pusat menjadi salah satu strategi untuk memastikan Kukar tidak tertinggal.
“Intinya begini. apa pun yang kita lakukan hari ini, kita ingin memberikan kesempatan pembangunan yang terbaik untuk Kukar,” ujarnya usai peringatan Hari Guru Nasional di halaman Kantor Bupati, Senin (24/11).
Menurut Aulia, Kukar membutuhkan dukungan pusat yang lebih solid guna memastikan pembangunan strategis tetap berjalan—mulai dari infrastruktur, layanan dasar, hingga investasi jangka panjang. Dan pemerintah daerah, perlu menguatkan koordinasi bersama pemerintahan Prabowo dan Gibran.
“Jadi apa pun itu yang bisa membawa pembangunan lebih baik lagi ke Kukar, itulah arah tujuan kita,” katanya.
Ketika ditanya soal status keanggotaannya di Partai Gerindra, Aulia tak memberikan jawaban gamblang. Namun respons singkatnya menimbulkan kesan bahwa langkah politik itu sudah hampir pasti.
“Yang tahu-tahu aja,” ujarnya berseloroh meninggalkan wartawan.
Di tengah defisit anggaran dan kebutuhan pembangunan yang mendesak, Aulia ingin memastikan bahwa Kukar memiliki akses lebih besar terhadap program-program nasional. Baginya, kolaborasi dengan pusat bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak agar daerah tetap bergerak maju. (moe)