SAMARINDA - Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan upaya penanganan banjir terus dilakukan instansi pemerintahan. Dengan kolaborasi Pemkot bersama Badan Wilayah Sungai Kalimantan IV dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Saat ini, prioritas yang akan dilakukan adalah pembangunan tanggul, pengangkatan sedimentasi di Sungai Karang Mumus (SKM) dan anak sungainya, hingga penindakan terhadap pembukaan lahan yang menyebabkan banjir di sekitarnya.
Andi Harun ungkapkan pembangunan tanggul menelan anggaran hingga Rp 900 milyar. Jumlah anggaran ini terus dihitung dan akan diupayakan dengan kolaborasi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia pun berharap masyarakat di sekitar bantaran sungai dapat mendukung program pembangunan tanggul.
"Pembangunan tanggul terkait dan terhubung dengan masalah sosial di sekitarnya. Kalau lahannya bebas, kita langsung kerjakan," saat jumpa pers di Anjungan Balai Kota, Kamis 30 Januari 2025.
Andi Harun pun meminta maaf kepada masyarakat, dengan masih terjadinya banjir. Karena, penanganan banjir dilaksanakannya belum tuntas. Termasuk, pembangunan tanggul untuk mengatasi perlambatan daya surut limpasan SKM, yang belum selesai.
Pengamatan dan kajian tim Pemkot bersama BWS, bahwa fluktuasi kenaikan muka air di SKM dan Sungai Mahakam, selalu sama. Namun, untuk daya surut SKM seperti di kawasan Griya Mukti, terjadi perbedaan dan alami perlambatan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum tuntasnya pembangunan tanggul.
Selain pembangunan tanggul, Pemkot Samarinda setiap tahunnya melanjutkan pengangkatan sedimentasi atau normalisasi SKM dan anak sungai yang menelan anggaran Rp 30 milyar setiap tahun.
Kemudian, genangan banjir di kota Samarinda beberapa wilayah yang disebabkan pembukaan lahan, Pemkot melalui Polwasbang akan melakukan penindakan dan berencana untuk libatkan Polres Samarinda dalam penegakan aturan dan hukum.(*)
