Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang dikembangkan di Kaltim. Proyek ambisius dari Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaktim 2008 hingga 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara kota-kota di Benua Etam.
Adanya tol ini disebut mengurangi waktu tempuh perjalanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak beroperasi pada tahun 2019, jalan tol Balsam mengalami penurunan kualitas muka tanah yang begitu drastis.
Sehingga jalan tol ini pun kondisinya semakin bergelombang dan tidak rata akibat tidak adanya perawatan yang berkala,sehingga mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan.
Melihat hal itu, belasan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda menggelar aksi di pintu Tol Balsam kawasan Palaran. Dalam aksinya mahasiswa menyuarakan keluhannya terkait kondisi tol pertama di Kalimantan itu.
Bahkan menurut mahasiswa tersebut sejak difungsikan pada tahun 2019-2023 telah tercatat sebanyak 16 kecelakaan yang dialami pengguna jalan diduga akibat dari kualitas jalan yang buruk dan bergelombang.
“Padahal dalam penyelengara dan pengelola Jalan tol (Balsam) dalam naungan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) seharusnya berupaya melakukan perbaikan kualitas jalan yang selaras dengan biaya tol yang dinaikan dan mahal,” ucap Ketua Umum Cabang PMII Samarinda, Taufikuddin, kepada Sapos, Senin (17/3).
Belum lagi persoalan tersebut pemerintah eksekutif dan legislatif seakan diam membisu tanpa melakukan peneguran dan denda administrasi kepada pihak pengelola jalan supaya keberadaan jalan tol tidak menjadi petaka bagi pengunanya.
Dengan adanya problem tersebut meletakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya serta mahasiswa dari PMII Samarinda pun menuntut, agar Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim untuk memanggil PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JSB) selaku Pihak pengelola Jalan Tol untuk melakukan perbaikan jalan tol yang bergelombang dan berpotensi membahayakan aktivitas pengguna jalan serta tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dia juga mendesak pihak PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JSB) dalam kewenangannya melakukan pengelolaan jalan tol Balikpapan-Samarinda untuk melakukan perbaikan infrastruktur akibat kualitas jalan yang tidak merata.
“Kami juga mendesak BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) untuk melakukan audit investigasi anggaran pengelolaan jalan tol Balikpapan-Samarinda dalam melakukan transparansi pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan fasilitas jalan tol guna tetap menjaga kepercayaan public,” pungkasnya. (mrf/nha)
