Beberapa pekan terakhir, masyarakat di Samarinda diresahkan dengan banyaknya kasus kerusakan kendaraan bermotor yang diduga disebabkan oleh bahan bakar minyak (BBM) oplosan. Gejala seperti mesin brebet, mogok, hingga turunnya performa kendaraan dilaporkan terjadi usai pengisian BBM, baik dari SPBU resmi maupun pom mini. Kondisi ini memicu polemik dan spekulasi luas, namun belum ada kejelasan resmi yang benar-benar menenangkan warga.
Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya angkat bicara. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyimpulkan masalah ini agar tidak menambah kebingungan masyarakat.
Baca Juga: Tamu Kejang-Kejang Lalu Tewas, Jadi Bukti Bahwa Lokalisasi Loa Hui Masih Eksis
“Saya tidak mengambil porsi untuk langsung turun. Karena saya mempelajari semua pihak yang turun, termasuk masyarakat, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Saya tidak ingin menambah kekeruhan, turun tapi tidak ada kepastian,” kata Andi Harun, Selasa (8/4).
Ia mengkritisi kecenderungan sebagian pihak yang hanya mengutip pernyataan Pertamina tanpa menggali fakta lapangan secara menyeluruh. Menurutnya, kesimpulan bahwa kerusakan kendaraan tidak disebabkan oleh BBM adalah pernyataan yang terlalu dini dan kurang bijak.
“Kita harus menahan diri untuk membuat kesimpulan seperti itu. Kita bukan ahlinya, bukan lembaga yang punya otoritas menentukan BBM ini bercampur atau tidak. Apalagi faktanya, bengkel-bengkel penuh dengan kendaraan yang filter BBM-nya bermasalah. Hampir semua teknisi menyebut masalahnya di BBM,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga mencatat bahwa hasil uji dari SPBU menunjukkan bahwa BBM di tangki penyimpanan dinyatakan tidak tercampur. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang menurutnya perlu disikapi dengan pendekatan ilmiah.
“Lantas pertanyaannya, kenapa fakta di bengkel-bengkel justru menunjukkan banyak kendaraan brebet, mogok, dan mengalami penurunan performa? Ini harus dibuktikan di laboratorium. Saya sebagai wali kota tidak punya otoritas untuk menyatakan BBM ini aman atau tidak,” lanjutnya.
Andi Harun menegaskan bahwa dugaan BBM oplosan tidak selalu berarti tercampur dengan air. Bisa saja terjadi pencampuran antar jenis BBM, seperti Pertamax dan Pertalite, yang berdampak pada performa kendaraan.
“Kalau Pertamax Rp 12 ribu dan Pertalite Rp 10 ribu, ada selisih harga. Ini bisa menjadi motif pencampuran untuk keuntungan. Akibatnya, motor bisa brebet, mogok, atau mesin turun kualitasnya,” terangnya.
Dalam hal ini Pemkot Samarinda dipastikan akan segera mengambil langkah teknis dengan pengambilan sampel dari SPBU, pom mini, dan juga dari kendaraan yang bermasalah di bengkel. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium independen agar hasilnya objektif dan bisa menjawab keresahan warga.
“Kami tidak perlu turun ramai-ramai ke lapangan. Cukup ambil sampel, kirim ke laboratorium resmi, tunggu hasilnya, lalu umumkan secara proporsional berdasarkan hasil uji itu. Begitu cara bijaknya. Jangan sampai masyarakat yang sudah resah tambah bingung,” katanya.
Andi Harun juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berada di posisi netral dan tidak terkesan membela pihak pengusaha. Bila hasil laboratorium menyatakan ada kelalaian atau kecurangan, maka pemerintah wajib berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh kelihatan membela pengusaha daripada masyarakat. Kalau pengusaha salah, kita harus bilang masyarakat benar. Karena ini peristiwa anomali. Yang turun sudah banyak, tapi sampai hari ini masyarakat tidak mendapat kepastian,” pungkasnya. (adv/iz*)
