PROKAL.CO, SAMARINDA- Pemerintah Kota Samarinda mulai mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi potensi kelangkaan BBM, seperti yang terjadi di Balikpapan. Wali Kota Andi Harun mengusulkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPBU dan membuka wacana pembangunan SPBU khusus untuk kendaraan dinas pemerintah. Langkah ini diyakini dapat memperketat pengawasan dan mengurangi antrean di SPBU umum.
Usulan itu disampaikan Andi Harun usai menggelar pertemuan tertutup bersama perwakilan Pertamina di Anjungan Karang Mumus, Balai Kota Samarinda, Jumat (23/5/2025). Pertemuan digelar menyusul keluhan masyarakat mengenai antrean panjang di SPBU dan kekhawatiran munculnya kelangkaan Pertamax seperti yang terjadi di Balikpapan.
“Daripada menunggu kejadian, lebih baik kita antisipasi,” tegas Andi Harun. Dari paparan pihak Pertamina, diketahui bahwa stok BBM di 30 SPBU yang tersebar di Samarinda masih relatif aman. Meski sempat terjadi keterlambatan di beberapa titik, hal itu disebabkan oleh masalah permodalan dari pengelola SPBU, bukan gangguan pasokan.
Baca Juga: Jalan “Putus” di Pattimura Segera Dibereskan PUPR
“Jadi bukan karena distribusinya terganggu,” jelasnya. Selain soal pasokan, pertemuan tersebut juga menyoroti praktik pengetapan BBM oleh oknum pengguna. Meski sistem barcode telah diberlakukan, masih ada celah penyalahgunaan, seperti pengisian berulang dengan kendaraan yang telah dimodifikasi tangkinya.
“Kami sudah punya data warna mobil, jenisnya, hingga SPBU mana saja yang rawan. Sekarang tinggal kami perdalam,” ungkap Andi. Untuk mengatasi hal itu, Pemkot merancang pemasangan CCTV di seluruh SPBU yang nantinya dapat diakses secara publik. Saat ini, sistem pengawasan serupa baru diterapkan di dua SPBU milik anak perusahaan Pertamina, sementara 28 SPBU lainnya belum dilengkapi.
“Kami sedang hitung biayanya. Kalau alatnya tidak mahal, Pemkot bisa bantu pengadaan,” ucapnya. Tak hanya itu, Andi juga melontarkan gagasan agar kendaraan dinas milik pemerintah daerah tidak lagi mengantre di SPBU umum. Ia menilai perlunya pembangunan SPBU tersendiri untuk kebutuhan operasional instansi pemerintah.
“Kalau bisa punya SPBU sendiri untuk kendaraan pemda, antrean bisa berkurang. Kami siap kerja sama kalau Pertamina menyetujui,” tutupnya. (adv/iz)
