SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur terus mendorong realisasi layanan angkutan umum massal bersubsidi di wilayah Benua Etam. Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk menjawab persoalan sistem transportasi umum yang belum tertata optimal.
Gagasan ini telah dibahas Dishub Kaltim bersama sejumlah pihak, di antaranya Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim dan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim.
"Kami sudah membahas bersama pihak terkait mengenai peluang ini, khususnya untuk menggambarkan kondisi angkutan umum massal di Kaltim yang saat ini belum tertata dengan baik," ujar Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Kaltim, Endang Suherlan, kepada awak media.
Rencana angkutan massal bersubsidi ini akan mengadopsi skema buy the service (BTS). Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat—dalam hal ini Kementerian Perhubungan—akan bekerja sama dengan operator angkutan umum dengan sistem kontrak berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan kinerja.
Seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan dengan tarif sangat terjangkau atau bahkan gratis. "Skema BTS ini ada yang gratis, seperti program Bacitra di Balikpapan. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dikenakan tarif, walaupun tetap dalam batas yang sangat terjangkau," jelas Endang.
Ia menyebutkan bahwa moda transportasi yang paling sesuai dengan kondisi prasarana di Kaltim adalah bus tipe sedang low deck, yang memiliki lantai sejajar dengan trotoar, sehingga memudahkan akses naik-turun penumpang.
"Tipe ini ramah bagi semua kalangan, termasuk lansia dan disabilitas," tambahnya. Dishub Kaltim menargetkan program ini dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan kajian mendalam, penganggaran yang tepat, serta kelengkapan regulasi yang mendukung implementasi di daerah.
"Beberapa daerah yang sudah menunjukkan ketertarikan antara lain Berau dan Kutai Timur. Tapi semua masih perlu dilengkapi regulasinya. Kami berharap layanan ini bisa segera terwujud di Kaltim," pungkas Endang. (mrf/beb)
