PROKAL.CO, SAMARINDA - Maraknya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda memperketat pengawasan. Kepala Dinkes Samarinda, Dr. Ismed Kusasih, menegaskan seluruh Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) wajib memiliki sertifikat resmi sebagai syarat penyelenggaraan.
Menurut Ismed, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya sertifikasi untuk menjamin keamanan makanan.
Ia menjelaskan, seluruh Satuan Pendidikan Penyelenggara Program (SPPG) wajib memiliki sertifikasi yang diterbitkan Dinkes.
“Kemarin diputuskan kan bahwa MBG dia harus semua ya, SPPG harus mendapatkan sertifikasi itu yang dikeluarkan dari dinas. Nanti Dinas Kesehatan juga akan proses semua supaya SPPG yang ada di Kota Samarinda, ada 15 yang ada ini bisa mempunyai sertifikat,” jelasnya Senin (29/9/2025).
Meski begitu, dari 15 SPPG di Samarinda, baru sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat. “Kayaknya kalau di Samarinda itu dari 15 belum semua. Kayak Samarinda kalau enggak salah nanti saya lihat cuma ada dua apa tiga tuh yang baru mempunyai sertifikat,” ujarnya.
Ismed menegaskan pihaknya tidak hanya menunggu, tetapi juga proaktif memberikan pembinaan dan pengawasan. “Itu harus duduk bersama. Terutama yang punya keahlian ya, dalam hal soal gizi, kemudian porsi makanan, cara-cara makanan. Itu harus melakukan audiensi bersama, dengan kita termasuk di Dinas Kesehatan ya, untuk termasuk masalah penyajian, pengolahan makanan,” katanya.
Menanggapi kasus keracunan di beberapa daerah di Kaltim, Dinkes Samarinda memastikan sudah menyiapkan Satgas di 26 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah. Tim kesehatan lingkungan (keseling) akan mendatangi setiap SPPG untuk memberikan edukasi hingga tata cara penanganan bila terjadi insiden.
“Yang jelas kita kan proaktif ya. Proaktif artinya kalau di SPPG itu kan ada penanggung jawabnya, itu yang didatangi dari tim keseling kita. Semua lah kita sampaikan baik dari cara mengolahnya sampai kalau terjadi apa-apa harus ke mana, harus siapa disampaikan itu. Yang jelas kita sudah insyaallah sudah siap,” tegas Ismed.
Dengan adanya 26 Puskesmas yang masing-masing membawahi wilayah kerja, Ismid optimistis pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh. “Jadi SPPG yang ada di Samarinda ada 15 kan, kita sekarang Puskesmas itu ada 26 berarti 26 wilayah kerja. Insyaallah ya pokoknya bisa memantau,” tutupnya. (*)
