SAMARINDA – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan Gultom, terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera merealisasikan sistem transportasi publik massal seperti Bus Rapid Transit (BRT). Kali ini, ia menekankan pentingnya kemandirian pendanaan dan inovasi skema pembiayaan agar proyek krusial ini tidak terhambat.
Tiopan menilai, Pemkot Samarinda tak perlu bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat. Banyak daerah di Indonesia telah berhasil membiayai transportasi publik dari sumber pendapatan lokal seperti pajak parkir, retribusi, bahkan congestion charge (biaya kemacetan).
Dorong Skema KPBU dan Pembayaran Non-Tunai
Untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), MTI menyarankan penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini memungkinkan pembangunan infrastruktur, halte, dan pengadaan armada dapat berjalan paralel dengan melibatkan sektor swasta, sehingga tidak membebani anggaran daerah secara langsung. Selain efisiensi pembiayaan, MTI juga mendorong penggunaan pembayaran non-tunai pada sistem transportasi publik demi meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Tiopan Gultom menegaskan bahwa transportasi publik adalah kunci untuk menciptakan kehidupan kota yang lebih sehat dan manusiawi. Menurutnya, pembangunan kota tidak boleh hanya fokus pada perluasan jalan bagi kendaraan pribadi.
“Kalau pejalan kaki masih harus bertarung dengan kendaraan di jalan, itu artinya kita belum membangun kota, kita baru membangun aspal,” pungkasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi desakan MTI agar Samarinda segera memperbaiki infrastruktur dasar, seperti trotoar, demi mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warga. Implementasi BRT dengan pendanaan yang mandiri dan inovatif diharapkan dapat menjadi langkah awal Samarinda menuju kota yang lebih beradab. (*)
