SAMARINDA – Program bantuan pendidikan Gratispol (Gratis Kuliah Politeknik dan Universitas) yang digagas oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Anggota DPR RI Rudy Mas’ud dengan alokasi dana total Rp206,9 miliar, hingga awal November 2025 masih belum terealisasi penuh. Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta di Kalimantan Timur mengaku belum menerima transfer dana bantuan tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjanjikan dana bantuan untuk mahasiswa D3, D4, S1, hingga S3 akan dicairkan pada minggu keempat Oktober 2025. Namun, hingga Rabu (30/10/2025), belum ada laporan dari 52 perguruan tinggi di Kaltim yang menyatakan telah menerima dana tersebut.
Baca Juga: Jangan Khawatir, Pemprov Kaltim Pastikan Dana Gratispol Pendidikan Siap Cair Pekan Ini
Unmul Tahan Arus Kas Senilai Rp21 Miliar
Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Abdunnur, membenarkan bahwa hingga saat ini kampusnya belum menerima kejelasan jadwal pencairan dana Gratispol.
“Unmul sebetulnya memiliki berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, rupiah murni, BOPTN, maupun saldo awal BLUD dan tuition fee. Tapi tentu kami berharap dukungan dana dari Pemprov Kaltim melalui program Gratispol segera direalisasikan,” ujarnya, Selasa (29/10/2025).
Total dana bantuan yang seharusnya diterima Unmul diperkirakan mencapai Rp21 miliar, atau sekitar 10 persen dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kampus sebesar Rp245 miliar. Keterlambatan pencairan ini diakui Abdunnur memengaruhi arus kas universitas.
“Secara umum cash flow kami tertahan. Harusnya di awal tahun akademik sudah ada penerimaan dari tuition fee mahasiswa yang kini dikonversi ke bantuan Gratispol. Jadi, selama beberapa bulan terakhir, penerimaan itu harus kami tunda,” jelasnya.
Meskipun demikian, Abdunnur menegaskan bahwa seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan operasional kampus tetap berjalan normal. “Kami tidak menghentikan aktivitas. Hanya saja, beberapa program pengembangan harus diatur ulang sambil menunggu kepastian dana,” tambahnya.
Klarifikasi Pemprov Kaltim: Masih Proses APBD Perubahan
Menanggapi keluhan dari pihak kampus, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan (Kesra) Setprov Kaltim, Dasmiah, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dana program Gratispol bukannya belum cair, melainkan masih dalam tahap proses administrasi karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 yang memiliki mekanisme tersendiri.
“Review dari Kemendagri baru keluar di akhir Oktober. Setelah itu baru bisa kami proses transfer. Sekarang pun sudah mulai berjalan, tetapi bergantung juga pada perguruan tinggi yang harus mendaftarkan mahasiswanya di link Gaspol,” terang Dasmiah.
Dasmiah meminta pihak kampus untuk lebih proaktif membantu mahasiswa melakukan pendaftaran di sistem Gaspol agar proses pencairan tidak terhambat. “Bukan hanya Pemprov yang bekerja, perguruan tinggi juga harus berperan aktif. Kalau mahasiswa belum mendaftar di link Gaspol, maka datanya tidak bisa diproses,” tegasnya.
Menurutnya, proses verifikasi ini krusial untuk memastikan ketepatan sasaran penerima, sesuai dengan permintaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kami mengikuti permintaan BPKP agar penyaluran dana dilakukan sesuai aturan. Semua mahasiswa yang memenuhi syarat pasti akan menerima bantuan, tapi harus melalui tahapan administrasi. Untuk tahap pertama, kami mencairkan bagi kampus yang datanya sudah lengkap,” pungkasnya.(*)
