SAMARINDA- Gejolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada menurunnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Timur, terus menjadi sorotan. Kaltim bahkan disebut berpotensi kehilangan Rp6 triliun dari dana yang seharusnya diterima.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp21,35 triliun. Dokumen ini disepakati pada Senin (8/9/2025).
Dalam komposisinya, KUA-PPAS 2026 memuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun (yang mengalami pemangkasan), serta lain-lain pendapatan sebesar Rp362,03 miliar. Selain itu terdapat proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp900 miliar.
Namun setelah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, postur APBD Kaltim 2026 menyusut dari Rp21,35 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, menegaskan bahwa APBD Kaltim 2026 harus dibelanjakan untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
Menurutnya, anggaran tidak boleh terserap terlalu besar pada pos belanja pegawai, terutama untuk kenaikan tunjangan pejabat, di tengah situasi efisiensi fiskal.
“Kami tetap mendukung selama benar-benar pro rakyat. Kalau anggaran lebih banyak untuk operasional pegawai, itu yang kami kritisi. Ada OPD yang biaya operasional pegawai, TPP, dan gaji mencapai 80 persen dari total anggarannya. Lalu program kerakyatannya di mana? Dua puluh persen pun belum tentu sampai ke masyarakat. Ini harus kita telaah betul-betul,” tegasnya.
Samsun menilai, anggaran yang tersisa harus dimaksimalkan untuk memastikan manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya dinikmati pejabat atau ASN.
“Karena ini masih berproses, kita perlu diskusikan agar APBD benar-benar pro rakyat dan penggunaannya terukur. Nota keuangan mungkin terlambat, tetapi tetap harus kita cermati secara teliti,” jelasnya.
Ia kembali menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus menyuarakan program kerakyatan, sehingga setiap perencanaan dan kesepakatan anggaran diarahkan pada kepentingan publik. “Kita akan terus mendorong pemerintah agar teliti dalam menyusun anggaran dan memastikan APBD betul-betul berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/dprd/j)
