Bukan pembuat kebijakan, tapi pembisik kebijakan. Bukan pejabat publik, tapi pejabat bayangan.
H bukan sekadar inisial, tapi simbol bagaimana kekuasaan bisa menjelma dalam bentuk yang tak berbadan hukum, tapi justru mengendalikan hukum.
Kantor Gubernur Kaltim bukan lagi rumah rakyat, melainkan panggung boneka tempat para pejabat tampak berkuasa, padahal tidak berdaya.
Baca Juga: Ayah Kandung di Samarinda yang Borgol Putranya Dikenakan Wajib Lapor
Di belakang tirai, H menarik benang kendali, mengatur siapa yang naik jabatan, siapa yang aman, dan siapa yang harus disingkirkan.
Maka inilah waktunya kita berhenti berpura-pura. Bahwa ini hanyalah birokrasi biasa.
Ini adalah puncak dari tragedi sistemik, ketika kejahatan terorganisasi disamarkan sebagai prosedur administratif.
Ketika hukum berubah fungsi dari alat keadilan menjadi alat negosiasi politik.
Bila pasal bisa dinegosiasikan, maka negara ini bukan lagi negara hukum, melainkan negara diskon hukum. (*)