PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih, memberikan penekanan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi besar-besaran pada APBD 2026. Dalam apel gabungan yang digelar di halaman Kantor Bupati Berau pada Senin (5/1), ia mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal tahun ini menuntut pengurangan alokasi anggaran di sejumlah satuan kerja hingga mencapai hampir 50 persen.
Bupati menyoroti realisasi APBD 2025 yang berhasil menyerap anggaran sekitar Rp5,4 triliun atau setara 89,7 persen dari total pagu Rp6 triliun. Meski angka tersebut tergolong baik, Sri Juniarsih menegaskan bahwa tantangan tahun 2026 jauh lebih berat. Ia menginstruksikan para kepala OPD agar tidak lagi memberi ruang bagi program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Ia mencontohkan bahwa pembangunan fisik yang tidak mendesak, seperti pagar sekolah, dapat ditunda demi memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar.
Selain efisiensi, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengingatkan bahwa penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Berau kini didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja nyata. Sri Juniarsih juga meminta adanya loyalitas dan koordinasi yang kuat dalam setiap pengambilan kebijakan, serta melarang keras OPD mengambil langkah sepihak tanpa sepengetahuan pimpinan daerah guna memastikan visi dan misi pemerintah tetap terjaga.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, melaporkan bahwa instansinya berhasil menutup tahun 2025 dengan realisasi anggaran sekitar 90 persen. Dari pagu sebesar Rp35,66 miliar, terealisasi sebesar Rp30,56 miliar. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap didominasi oleh pos belanja pegawai PPPK yang memang tidak ada penempatan di Diskominfo pada tahun tersebut, sehingga dana dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.
Terkait program strategis, Diskominfo Berau melaporkan bahwa realisasi program 500 titik WiFi pada tahun 2025 telah mencapai 487 titik. Untuk tahun 2026, sejumlah program layanan publik seperti penyediaan WiFi gratis dan publikasi melalui videotron dipastikan tetap berlanjut meskipun ada kebijakan efisiensi. Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala setiap tiga bulan agar pengelolaan keuangan daerah tetap terorganisir dan tepat sasaran hingga akhir masa jabatan. (aja/sam)
Editor : Indra Zakaria