Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Banjir Kalsel Bukan Sekadar Hujan, Pemerintah Bidik 182 Perusahaan dalam Audit Lingkungan

Redaksi Prokal • 2026-01-06 10:00:17
Aktivitas warga Desa Suggai Tabuk Keramat, Kabupaten Banjar di tengah kepungan banjir. Minggu (4/1/2026). Saat ini Pempov menunggu hasil audit lingkungan yang dilakukan KLH. (Foto: Fadlan Zakiri)
Aktivitas warga Desa Suggai Tabuk Keramat, Kabupaten Banjar di tengah kepungan banjir. Minggu (4/1/2026). Saat ini Pempov menunggu hasil audit lingkungan yang dilakukan KLH. (Foto: Fadlan Zakiri)

BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil audit lingkungan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait dugaan keterlibatan aktivitas industri dalam memperparah musibah banjir. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa audit ini merupakan langkah krusial untuk membedakan apakah banjir yang melanda murni disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem atau diperburuk oleh kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan, khususnya di sektor pertambangan.

Saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk pada Minggu, Syarifuddin menjelaskan bahwa segala tindakan lanjutan terhadap dunia usaha akan didasarkan sepenuhnya pada temuan tim audit di lapangan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya telah memberikan atensi khusus pada empat wilayah terdampak besar, yakni Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar.

Berdasarkan identifikasi awal dari kementerian, terdapat indikasi kuat bahwa banjir diperparah oleh bukaan lahan secara masif di kawasan hulu daerah aliran sungai yang memicu lonjakan debit air ke wilayah hilir. Saat ini, sebanyak 182 unit usaha dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga kehutanan tengah dipetakan untuk melihat kesesuaian operasional mereka dengan izin lingkungan yang dimiliki. Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya sanksi berlapis, mulai dari penyegelan lokasi hingga jalur pidana, apabila ditemukan pelanggaran nyata di lapangan.

Di tengah proses investigasi tersebut, Pemerintah Provinsi tetap memprioritaskan penanganan darurat dengan menyiagakan posko pengungsian dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Meskipun status kebencanaan saat ini masih berada pada level siaga, koordinasi dengan Kementerian Sosial terus dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat. Kondisi lanskap Kalimantan Selatan yang semakin rentan kini menjadi perhatian serius, mengingat curah hujan yang tidak terlalu tinggi pun sudah cukup untuk memicu genangan besar akibat berkurangnya daya serap lahan di area hulu. (*)

 

Editor : Indra Zakaria