SAMARINDA – Otoritas pelabuhan dan legislatif Kalimantan Timur mulai mengambil langkah tegas menyusul rentetan insiden tabrakan kapal di Jembatan Mahulu. Kepala KSOP Samarinda, Mursidi, mengungkapkan bahwa salah satu pemicu utama kecelakaan adalah banyaknya kapal yang tambat di lokasi ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini seringkali menyebabkan kapal terlepas dan hanyut terbawa arus hingga menghantam infrastruktur jembatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KSOP Samarinda berencana menambah jumlah armada kapal pengawal yang bersiaga di sepanjang alur sungai. Selain itu, sebuah posko bersama akan segera dibentuk sebagai pusat pemantauan terpadu guna menertibkan area tambat kapal. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi kapal yang parkir di titik-titik rawan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas air.
Di sisi lain, kritik tajam datang dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai ketiadaan sistem pelindung atau dolphin dan fender pada pilar jembatan merupakan kelemahan fatal yang meningkatkan risiko kerusakan serius akibat benturan. Menurutnya, infrastruktur vital seperti Jembatan Mahulu seharusnya sudah memiliki standar pengamanan yang mumpuni mengingat tingginya volume lalu lintas kapal batu bara di jalur tersebut.
Hasanuddin juga menyoroti pola waktu terjadinya kecelakaan yang sering kali berlangsung di luar jam pemanduan resmi. Ia menegaskan bahwa fenomena ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pelindo maupun KSOP. Legislator tersebut meminta agar pengawasan dilakukan secara ketat tanpa celah waktu, karena insiden yang terus berulang merupakan bentuk kelalaian yang tidak boleh ditoleransi lagi demi keselamatan publik dan aset daerah.(*)
Editor : Indra Zakaria