Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Formak Indonesia) kembali menyoroti proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Balikpapan Barat.
Proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan senilai Rp106 miliar ini kontraknya dimulai pada Juni 2024 dan dijadwalkan selesai pada Desember 2024.
Namun progres pembangunan lambat, saat ini baru mencapai 10 hingga 15 persen, sementara dana muka sebesar Rp 21 miliar telah dikucurkan kepada kontraktor pelaksana. Ketua Umum Formak Indonesia Jerico Noldi menyampaikan keprihatinannya mengenai ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban dana yang dikeluarkan dan progres yang terlihat di lapangan.
Dalam upaya mendorong transparansi, Formak Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kota Balikpapan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stakeholder, termasuk perencana, dinas terkait, dan kontraktor pelaksana.
“Ini menyangkut uang rakyat, jadi kami meminta kepada DPRD untuk menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan mengundang semua stakeholder,” ungkap Jerico.
Jerico menambahkan bahwa molornya proyek ini, ditambah dengan pembayaran yang telah dilakukan di muka, akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah RDP dilaksanakan. “Kami berharap RDP dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab keterlambatan proyek yang sangat dinanti oleh masyarakat Balikpapan Barat ini,” tegasnya.
Dengan adanya perhatian dari Formak Indonesia, diharapkan proyek Rumah Sakit Umum Balikpapan Barat dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.(*)
