Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Iim, menilai banyaknya polemik yang muncul di masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS.
“Makanya kemarin kawan-kawan kami di Komisi IV saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) meminta agar ada alokasi dana dari BPJS untuk kegiatan sosialisasi, media, iklan, dan sebagainya,” ujar Iim kepada wartawan, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tentang mekanisme dan batasan layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat umumnya mengira bahwa dengan rutin membayar iuran setiap bulan, semua jenis layanan kesehatan akan dijamin secara gratis.
Baca Juga: BBM Diduga Bermasalah di Balikpapan, Pertamina dan Polisi Didesak Lakukan Penyelidikan Serius
“Kami atau masyarakat pada dasarnya tahunya tiap bulan dipotong, ya berarti gratis. Tapi ternyata, dengan peraturan yang ada sekarang, ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung, dan masyarakat tidak sepenuhnya tahu,” jelasnya.
Menurut Iim, kesalahpahaman tersebut wajar terjadi karena minimnya edukasi kepada masyarakat. Ia juga membandingkan dengan negara-negara lain yang lebih optimal dalam menjamin layanan kesehatan warganya.
“Kalau lihat dana dan fasilitas di negara lain, kita kadang iri. Tapi, dalam posisi ini kami sudah meminta kepada pihak BPJS untuk melakukan sosialisasi secara masif. Alokasikan dananya untuk iklan, videotron berjalan, turun langsung ke masyarakat,” tegasnya. Iim menambahkan, pihak BPJS sempat menyampaikan kendala kurangnya personel dalam melaksanakan sosialisasi di lapangan. Namun, menurutnya hal itu bisa diatasi apabila ada keseriusan dan perencanaan anggaran yang tepat. (*)
