PROKAL.CO, SAMARINDA- Kehadiran Bus Balikpapan City Trans (BCT) yang masih beroperasi secara gratis mulai memunculkan reaksi di lapangan. Terutama dari para sopir angkutan kota (angkot) yang merasa khawatir usahanya terdampak.
Wajar saja, sebab rute BCT melewati sejumlah jalur padat penumpang, yang selama ini menjadi ladang utama bagi para pengemudi angkot. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menegaskan bahwa kehadiran BCT bukan untuk mematikan mata pencaharian sopir angkot.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Faturahman. “BCT bukan untuk mematikan rezeki sopir angkot. Ini bagian dari solusi jangka panjang transportasi kota,” tegas Fadli.
Saat ini, operasional BCT masih mengacu pada nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Balikpapan. Biaya operasional bus sepenuhnya ditanggung melalui skema subsidi.
“Masih gratis karena masih disubsidi. Tapi ke depan akan kita evaluasi. Kita berharap subsidi ini bisa diperpanjang, atau bahkan jadi kewenangan penuh Pemkot,” jelasnya. Namun, bila subsidi dari pusat dihentikan, maka Pemkot Balikpapan harus siap dengan anggaran operasional yang tidak sedikit. Hal inilah yang kini menjadi perhatian serius Dishub.
Untuk menghindari tumpang tindih layanan dan menjaga keseimbangan ekonomi para pelaku transportasi, Dishub telah menyiapkan skema integrasi moda transportasi. Salah satu rencana utamanya adalah menjadikan angkot sebagai feeder (pengumpan) untuk penumpang BCT.
“Skema sudah ada, tapi belum bisa kami umumkan sekarang. Kami sudah rapat teknis Sabtu lalu,” ujar Fadli. Dalam skema ini, rute angkot akan diarahkan untuk tidak bersinggungan langsung dengan trayek BCT. Dengan begitu, semua moda transportasi tetap mendapatkan porsi pasar yang adil.
“Intinya, kami ingin kebijakan ini berpihak pada efisiensi layanan dan juga kesejahteraan sopir angkot,” tambahnya.
Masa uji coba BCT saat ini masih terus berjalan, dan layanan tetap gratis untuk masyarakat. Namun Dishub menegaskan bahwa konsep “gratis” tidak bisa diterapkan selamanya. Model pembiayaan, integrasi layanan, dan keberlanjutan subsidi menjadi fokus utama ke depan. Pemerintah berharap, dengan integrasi yang baik, maka layanan transportasi publik bisa lebih efisien, terjangkau, dan tetap memperhatikan nasib para pelaku transportasi lokal. (*)
