BALIKPAPAN — Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Balikpapan, terutama dalam hal ketersediaan air bersih. Distribusi yang terbatas membuat banyak warga terpaksa membeli air tandon, dengan harga yang kini melambung.
“Biasanya satu tandon Rp150 ribu. Sekarang sudah Rp250 ribu kalau pas susah air,” ungkap seorang warga, menggambarkan krisis yang tengah melanda. Tingginya ketergantungan terhadap suplai air alternatif ini memunculkan sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menekankan pentingnya mengelola air bawah tanah secara optimal, terutama dari sisi pendapatan daerah.
“Selama ini, air bawah tanah jadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi belum dikelola maksimal. Banyak digunakan oleh pelaku usaha tapi belum tercatat atau dikenai pajak secara adil,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Japar mencontohkan, pelaku usaha seperti hotel, perumahan komersial, dan penjual air tandon kerap memanfaatkan air tanah dalam jumlah besar. Sayangnya, banyak yang belum terdata secara resmi. Ia menyebut bahwa Bappeda Kota Balikpapan saat ini sedang melakukan pendataan terhadap pemanfaatan air tanah. Namun, ia mendesak agar hal itu tidak berhenti di tahap pencatatan saja.
“Potensi pajaknya besar. Jangan sampai yang sudah menikmati manfaat air tanah dalam jumlah besar, justru luput dari kewajiban pajaknya,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurutnya, optimalisasi pajak air tanah bukan hanya soal meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha di tengah krisis air yang makin terasa akibat perubahan iklim.(ato/han)
