BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan mengusulkan penerapan sistem drainase modern bawah tanah untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda berbagai wilayah kota. Ketua Komisi III DPRD, H Yusri, menyampaikan ide ini sebagai solusi efisien tanpa perlu memperluas lahan atau menanggung beban ganti rugi warga.
Menurut Yusri, konsep tersebut telah diterapkan secara efektif di Kota Malang dan Surabaya, di mana saluran air dibangun di bawah badan jalan menggunakan gorong-gorong besar.
“Ini bisa disebut sebagai revolusi sistem drainase. Jalan dibongkar, lalu dipasang gorong-gorong besar di bawahnya. Air bisa tertampung dan mengalir lancar tanpa harus menambah lebar saluran di permukaan,” jelasnya. Kendala utama pelebaran drainase di Balikpapan selama ini adalah tingginya harga lahan serta permintaan kompensasi dari warga yang membebani anggaran daerah. Dengan sistem bawah tanah, hambatan itu bisa dihindari.
Yusri mencontohkan kawasan MT Haryono, khususnya di depan Jembatan PDAM, sebagai lokasi potensial untuk uji coba sistem ini. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sedang mengkaji kemungkinan penerapannya.
Selain itu, ia juga mendorong penggunaan pompa air di wilayah rawan banjir, seperti di Gang Mufakat, guna mempercepat aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah. “Masalah di sana karena aliran menyempit. Saat debit tinggi, air tak tertampung dan meluap,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya strategi penanganan banjir yang realistis dan adaptif, dengan mengadopsi solusi yang terbukti efektif di daerah lain. “Menunggu semuanya sempurna hanya buang waktu. Yang penting kita mulai dengan langkah terukur dan bisa segera diterapkan,” tutup Yusri.(ato/han)
