BALIKPAPAN – Persoalan sengketa tanah turut disuarakan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin 1 September 2025. Masyarakat menyoroti lambannya penanganan persoalan pertanahan dan menilai kinerja wakil rakyat belum maksimal.
Komisi I DPRD Balikpapan langsung menerima aspirasi tersebut. Ketua Komisi I, Danang Eko, mengakui pihaknya belum memperoleh detail objek lahan yang dipersoalkan.
“Kami perlu konfirmasi lebih lanjut, karena banyak kasus pertanahan yang ditangani di komisi,” ungkapnya kepada media.
Meski begitu, Danang menegaskan DPRD terbuka untuk setiap aduan warga. Ia mendorong agar semua pihak duduk bersama mencari solusi, sembari mengingatkan bahwa jika jalur musyawarah buntu, penyelesaian hukum perdata maupun pidana bisa ditempuh lewat pengadilan dan kepolisian.
Danang juga membuka pintu komunikasi langsung dengan masyarakat. “Silakan sampaikan ke saya atau datang ke dewan untuk berdiskusi. Kami siap menindaklanjuti sejauh masih sesuai bidang kami,” ucapnya.
Sebagai komisi yang membidangi urusan pertanahan, hukum, dan pemerintahan, Komisi I kerap menerima aduan serupa.
Danang menegaskan bahwa kritik masyarakat lewat demonstrasi merupakan bagian dari koreksi positif bagi DPRD.
“Kami berterima kasih atas saran dan masukan dari masyarakat. Setiap tuntutan akan kami review dan disampaikan ke pimpinan. Jika belum sesuai, kita bisa diskusikan kembali,” tuturnya.
Selain sengketa tanah, massa juga menyoroti isu rencana penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Danang, aspirasi itu sudah dipertimbangkan pemerintah kota. “Pak Wali Kota sudah menegaskan tidak ada kenaikan PBB. Artinya suara masyarakat telah didengar,” pungkasnya. (*)
