BALIKPAPAN -Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Kaltim 2025 berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (11/9).
Pemprov Kaltim menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Kegiatan itu menghadirkan narasumber Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Supardi, dan Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo.
Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Dia menekankan, APBD tidak hanya sekadar dokumen keuangan. Namun wujud nyata dari harapan rakyat. Mereka menginginkan infrastruktur yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan modern, hingga program sosial yang berpihak pada rakyat kecil. Maka setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya.
Semua untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim. Menurutnya keterbukaan informasi anggaran sudah tidak bisa ditawar lagi. Melainkan kini transparansi menjadi keharusan.
“Publik semakin kritis dan berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan,” tuturnya. Itu bisa dilakukan dengan data yang terbuka dan transparan. Masyarakat bisa ikut mengawal jalannya pembangunan.
“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga penting dalam memastikan penganggaran yang mendukung prioritas pembangunan.
Mulai pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hingga pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah. Dia mengingatkan, perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan visi “Kaltim Sukses menuju Generasi Emas”. Setiap program harus berbasis data dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, melainkan berorientasi pada hasil. APBD harus menjadi instrumen yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Itu butuh perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” bebernya. Rudy mengimbau agar monev sebagai wadah diskusi dan koordinasi lintas sektor bagi seluruh perangkat daerah di Bumi Etam.
Harapannya tercipta kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan masyarakat. Sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “APBD adalah harapan rakyat. Kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
