BALIKPAPAN- Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Menurut Budiono, pemerintah kota bersama sejumlah daerah lain saat ini tengah melakukan perhitungan dan kajian ulang terhadap rancangan APBD 2026 yang sebelumnya telah dibahas bersama DPRD. Namun, keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru membuat arah pembahasan harus disesuaikan kembali.
“Pemerintah kota Balikpapan bersama kabupaten dan kota lain sedang menghitung ulang APBD 2026. Dengan keluarnya PMK, dana TKD yang seharusnya menjadi hak daerah akan dipotong lebih dari 60 persen,” jelas Budiono, Selasa 14 Oktober 2025.
Baca Juga: Hasil Buruk Kualifikasi Piala Dunia 2026, Swedia Resmi Pecat Pelatih Jon Dahl Tomasson
Ia menyebutkan, selama ini TKD yang diterima Balikpapan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan beberapa jenis transfer lainnya.
Total nilai TKD yang biasa diterima mencapai sekitar Rp1,8 triliun, namun dengan adanya kebijakan baru, jumlah tersebut akan berkurang drastis. “Dari total sekitar Rp1,8 triliun, pemotongannya mencapai kurang lebih Rp 1 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar yang tersisa. Itu tentu berdampak besar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Budiono juga memprediksi bahwa dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan mengalami penyesuaian akibat pemangkasan serupa di tingkat provinsi.
“Kalau provinsi dipotong, otomatis daerah di bawahnya juga akan ikut terkena imbas. Kalau biasanya kita dapat sekitar Rp300 miliar, bisa jadi hanya menerima Rp100 sampai Rp150 miliar,” katanya.
Kondisi ini, lanjut Budiono, akan membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas. Sektor pembangunan fisik yang sebelumnya dialokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar kemungkinan besar akan mengalami penurunan tajam.
“Bisa jadi tahun depan pembangunan berjalan sangat terbatas. Dari semula sekitar Rp500 miliar, mungkin tinggal di bawah Rp100 miliar,” ujarnya.
Meski begitu, Budiono berharap proses pembahasan APBD dapat tetap berjalan kondusif. Ia menegaskan pentingnya sikap adaptif dari semua pihak agar prioritas pembangunan tetap bisa dijalankan, meski dengan anggaran yang terbatas. “Kita tunggu hasil final setelah PMK keluar secara resmi. Mudah-mudahan tahun depan tetap bisa berjalan kondusif, meskipun dengan kondisi keuangan yang berat,” pungkasnya. (*)
