SAMARINDA–Pemkot Samarinda mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pengembangan angkutan massal berbasis jalan.
Saat ini ibu kota Kaltim telah memiliki masterplan angkutan massal yang menghubungkan wilayah-wilayah di Samarinda hingga ke Bandara APT Pranoto.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulita Manalu mengatakan, dalam agenda peresmian Terminal Samarinda Seberang oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (28/2) lalu, dirinya berkesempatan berbincang dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi. Di kesempatan tersebut, dia menyampaikan permohonan dukungan terkait pengembangan transportasi massal di Kota Tepian. "Kami sudah sampaikan bahwa kami punya rencana mengenai tujuh trayek utama dan enam trayek feeder. Bisa menghubungkan dengan Bandara APT Pranoto," ucapnya.
Trayek itu juga terkoneksi dengan Terminal Samarinda Seberang. Terlebih rute yang menghubungkan Samarinda dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tengah dikaji tim Kemenhub.
Beberapa waktu lalu, pihaknya juga ikut dalam rapat bersama Badan Kebijakan Transportasi (BKT) terkait aglomerasi kota-kota penyangga IKN. Tim dari BKT berharap kota-kota mitra IKN seperti Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Penajam Paser Utara (PPU), dan lainnya bisa mempersiapkan interkoneksi transportasi dalam rangka mencegah kemacetan, sebagaimana yang saat ini terjadi di Jabodetabek.
"Dengan tujuan adanya aglomerasi angkutan umum, misalnya interkoneksi beberapa moda transportasi massal, juga diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," tuturnya. "Hal itu erat kaitannya dengan konsep transportasi massal berkelanjutan, salah satunya mengembangkan transportasi umum sebagai bentuk pengurangan emisi gas buang yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim," sambungnya.
Dari rapat tersebut, beberapa kabupaten atau kota pada prinsipnya setuju mengenai aglomerasi tersebut. Selanjutnya, mereka menunggu inisiasi Pemprov Kaltim untuk menjadi leader, mengangkat hal itu menjadi isu nasional, sebagaimana kajian dari BKT.
"Ketika ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) terkait daerah aglomerasi, anggaran dari Bappenas bisa turun ke kota yang menjadi daerah aglomerasi," tegasnya.
Dukungan dari Kemenhub sangat penting bagi pengembangan angkutan massal di Samarinda. Dengan adanya dukungan itu, diharapkan masyarakat Samarinda dapat menikmati transportasi yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
